Halokaltim – Pemilihan umum (Pemilu) 2024 semakin dekat. Berbagai isu dan informasi terkait pemilu pun mulai bermunculan di ruang publik. Sayangnya, tidak semua informasi tersebut benar dan bermanfaat. Ada pula yang bersifat hoaks, fitnah, atau provokatif yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Kaltim mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi kepemiluan. Literasi kepemiluan adalah kemampuan untuk memahami, menilai, dan berpartisipasi dalam proses pemilu secara kritis dan bertanggung jawab.
Kepala DPK Kaltim, HM Syafranuddin mengatakan, literasi kepemiluan penting untuk membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan demokratis dalam menyikapi pemilu. Dengan literasi kepemiluan, masyarakat dapat membedakan mana informasi yang benar dan salah, mana calon yang berkualitas dan tidak, serta mana hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.
“Literasi kepemiluan juga dapat mencegah masyarakat terjebak dalam narasi yang menimbulkan konflik, seperti isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak hubungan sosial,” ujarnya di Samarinda, Senin (20/11/2023).
Untuk meningkatkan literasi kepemiluan, DPK Kaltim berencana untuk menggelar berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pelatihan, diskusi, seminar, lomba, dan pameran. Kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, dosen, pegawai, hingga masyarakat umum.
Namun, Syafranuddin mengakui, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan literasi kepemiluan, salah satunya adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang tersebut.
“Kami masih kekurangan SDM yang menguasai materi literasi kepemiluan, baik dari internal maupun eksternal. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk mencari dan melatih SDM yang dapat menjadi fasilitator, narasumber, atau relawan dalam kegiatan literasi kepemiluan,” tuturnya.
Meski demikian, ia optimis bahwa kegiatan literasi kepemiluan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia juga berharap, kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, komisi pemilihan umum (KPU), badan pengawas pemilu (Bawaslu), lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan dapat terus terjalin.
“Kami berharap, dengan literasi kepemiluan, masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan demokratis. Mereka dapat memilih calon yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan mereka, serta mengawasi jalannya pemilu agar berlangsung jujur, adil, dan berkualitas,” pungkasnya.
