Halokaltim – Program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) atau emisi gas rumah kaca melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.
Dilansir Kaltimprov.go.id bahwa dukungan penuh itu, diberikan oleh pemerintah, masyarakat, mitra pembangunan, serta akademisi untuk pelaksanaan program tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur (Kutim) Amrin Nazar melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Sukasdi mengaku bahwa pihaknya belum menjalankan program tersebut melalui secara fisik dan belum mengeluarkan dana itu.
Sebab, dirinya menyebut bahwa program ini (FCPF-CF, red) belum memiliki Petunjuk Teknis (Juknis). “Tapi kalau sosialisasi di Balikpapan itu kamarin kami berangkat empat orang, kayaknya satu dua hari kedepan pasti dibayarkan,” kata Sukasdi saat dihubungi pada (1/11/2023) lalu.
Ia mengungkapkan, terkait program tersebut pihaknya belum bisa menargetkan kapan rampung, akan tetapi dirinya berkomitmen akan melaksanakan secepat mungkin. Sebab, pihaknya masih membangun komunikasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait Juknis itu.
“Karena kami juga bersama staf pengen cepat selesai gitu na enggak usah ditunda-tunda lagi, ia kita berharap kegiatan ini berjalan dengan baik lah,” harap Sukasdi.
Sebagai informasi, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi yang pertama dan satu-satunya yang menerima dana kompensasi emisi gas karbon dari Bank Dunia (World Bank).
Pada tahap pertama, Kaltim telah menerima dana sebesar 20,9 juta USD atau setara dengan Rp. 313,5 miliar ke kas daerah, yang kemudian disalurkan kepada penerima.
Dana kompensasi ini, akan digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada penurunan emisi dan perubahan iklim. Program-program yang akan dilaksanakan mencakup inisiatif peningkatan pengelolaan hutan, pengembangan energi terbarukan, pengurangan limbah, serta pemulihan ekosistem yang terdampak. (Adv)
