Peran Pemerintah Dalam Aspek Kebutuhan Pendidikan Rakyat

Halimatus sa’diah S.Pd.

Halokaltim – Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun karakter setiap individu. Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan turut memajukan bangsa. Melalui pendidikan berkualitas, diharapkan melahirkan generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter yang mampu bersaing di era globalisasi saat ini.

Pendidikan juga berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia suatu negara. Pendidikan juga dikatakan sebagai human investment yang menjadi salah satu indikator penentu kualitas sumber daya manusia. Peningkatan mutu sumber daya manusia ini harus dilakukan secara terarah, terencana, intensif, efektif serta efisien.

Di Indonesia kita tercinta ini terwujudnya layanan pendidikan yang mumpuni masih sangat jauh di ambang mata. Salah satu hal yang menjadi permasalahan pendidikan Indonesia adalah belum meratanya infrastruktur pendidikan dan Kurangnya tenaga pendidik. Apalagi saat ini memasuki era digital, Ini menjadi PR sekaligus tantangan bagi masyarakat dan pemerintah untuk turut memeratakan pembangunan infrastruktur di setiap wilayah Indonesia, demi terciptanya pendidikan yang lebih baik.

Di lansir dari Berau post (Kamis 17 Agustus 2023) KETUA Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong besaran APBD Berau mencapai Rp 4,374 triliun diharapkannya membuat sektor pendidikan diperhatikan. Ia mengatakan, dunia pendidikan di Berau, belum dianggap maju jika dibandingkan daerah lain. Pasalnya, masih banyak sekolah yang kurang fasilitas. Begitu juga masih banyak kekurangan guru.

Dengan anggaran besar tersebut, ia ingin, agar pendidikan di Berau bisa lebih diperhatikan. Ia menuturkan, dengan setiap tahun ada penambahan jumlah penduduk, memang perlu menambah ruangan untuk sekolah yang ada. Termasuk memperhatikan sekolah yang ada di kampung dan pedalaman.

Dijelaskan Politikus Gerindra ini, pembangunan fisik bidang pendidikan di Berau masih sangat kecil atau sekitar 0,8 persen. Karena itu, Pemkab Berau perlu belajar lagi dari daerah lain seperti Surabaya dan Jogjakarta, terkait pengelolaan anggaran itu. Pasalnya, pada dua daerah itu, anggaran dunia pendidikan pada umumnya hanya terkonsentrasi pada Disdik. Sehingga, tidak dikelola bersama OPD lain. Karena itu, Peri akan mendorong masalah anggaran pendidikan itu ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dipertimbangkan kembali. Mengingat permasalahan di bidang pendidikan cukup kompleks. Salah satunya yakni pembangunan fisik yang belum merata pada semua sekolah di Kabupaten Berau.

Dari hasil pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Berau beberapa waktu lalu, diketahui Berau masih kekurangan 172 tenaga pengajar baik di SMP maupun di SD. Kekurangan guru tentu berdampak pada sistem belajar mengajar, terkadang satu guru, harus meng-handle beberapa mata pelajaran, yang dinilainya kurang efektif. Ia mengatakan, penambahan tenaga pendidik terbentur aturan. Sehingga Pemkab Berau, tidak bisa seenaknya menambah tenaga pendidik.

Namun, ia meminta Pemkab Berau, agar bisa melobi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), selaku leading sektornya. Kekurangan tenaga pengajar di Bumi Batiwakkal sebenarnya sudah cukup lama disorot, namun untuk penambahan tenaga pengajar tentu sulit dilakukan, akibat adanya aturan yang menghalangi penambahan ASN atau PPPK tenaga pengajar.

Sementara itu, Kepala Disdik Berau, Yudi Artangali mengatakan, pihaknya belum bisa melakukan penambahan guru, karena masih terbentur regulasi. Namun pihaknya akan membuat telaah, dan akan disampaikan ke bupati Berau, untuk mencari solusi permasalahan ini. Ia melanjutkan, kurangnya tenaga pengajar ini, bukan menjadi halangan untuk tetap melanjutkan sistem belajar mengajar yang selama ini telah berlangsung. Namun, memang perlu penambahan agar bisa lebih dimaksimalkan.

Sungguh sangat disayangkan di negara kita yang begitu kaya akan sumber daya alam tetapi untuk memaksimalkan layanan pendidikan masih banyak ketertinggalan. Upaya pemerintah yang selama ini dilakukan terfokus hanya pada mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan cenderung mengabaikan upaya peningkatan kualitas SDM.
Kebijakan yang tepat apabila pemerintah ke depan nya lebih memfokuskan pada pembangunan SDM, yaitu pendidikan. Dengan SDM yang mumpuni, maka Indonesia akan mampu mengolah dan mengelola kekayaan alam yang dimiliki dengan baik tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain terutama asing.

Berbanding terbalik dengan keoptimalan pengurusan pemerintah di sektor pariwisata yang saat ini sangat di elu elukan menjadi salah satu sumber penghasil ekonomi yang tinggi bagi negara. Pemerintah mengerahkan seluruh upaya nya untuk keberhasilan dan kesuksesan nya.

Di sistem sekuler saat ini memang sudah tidak asing lagi jika materi lah yang menjadi sumber poros pandangan kehidupan bernegara nya. Tidak pandang apakah berdampak bagi para rakyat nya atau tidak terlebih kepada generasi sebagai penerus peradaban. Masuknya budaya, pemahaman, dan pola pikir yang dibawa oleh wisatawan asing dari sektor pariwisata sangatlah berdampak dan merusak tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, luhur dan budaya yang sejatinya akan semakin melemahkan kemajuan sumber daya manusia itu sendiri.

Dalam Islam, pengurusan pendidikan menjadi hal terpenting yang harus di upayakan agar dapat di berikan kepada umat dengan kualitas yang terbaik. Karena pendidikan merupakan hal yang paling penting. Islam sebagai rahmatan lil alamin yang untuk mengenalkannya diutuslah Rasulullah SAW. Tujuan utamanya adalah memperbaiki manusia untuk kembali kepada Allah SWT. Oleh karena itu selama kurang lebih 23 tahun Rasulullah SAW membina dan memperbaiki manusia melalui pendidikan. Pendidikanlah yang mengantarkan manusia pada derajat yang tinggi, yaitu orang-orang yang berilmu. Ilmu yang dipandu dengan keimanan inilah yang mampu melanjutkan warisan berharga berupa ketakwaan kepada Allah SWT.

Manusia mendapat kehormatan menjadi khalifah di muka bumi untuk mengolah alam beserta isinya. Hanya dengan ilmu dan iman sajalah tugas kekhalifahan dapat ditunaikan menjadi keberkahan dan manfaat bagi alam dan seluruh makhluk-Nya. Tanpa iman akal akan berjalan sendirian sehingga akan muncul kerusakan di muka bumi dan itu akan membahayakan manusia. Demikian pula sebaliknya iman tanpa didasari dengan ilmu akan mudah terpedaya dan tidak mengerti bagaimana mengolahnya menjadi keberkahan dan manfaat bagi alam dan seisinya.
Sedemikian pentingnya ilmu, maka tidak heran orang-orang yang berilmu mendapat posisi yang tinggi baik di sisi Allah maupun manusia. (QS. Al Mujadilah (58) : 11).

Di dalam Kitab al-Iqtishadiyyah al-Mutsla disebutkan bahwa jaminan atas pemenuhan kebutuhan dasar (hajah asasiyyah) bagi seluruh rakyat seperti pendidikan, keamanan dan kesehatan, berada di tangan negara. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi saw.:
الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam itu adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya (HR Al-Bukhari).
Atas dasar itu, Khilafah harus menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dengan mudah. Dalam konteks pendidikan, jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi seluruh warga negara bisa diwujudkan dengan cara menyediakan pendidikan gratis bagi rakyat.

Negara Khilafah juga wajib menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya. Negara Khilafah juga berkewajiban menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan.

Sudah saatnya kita kembali Islam yang mengatur segala aspek kehidupan, yang hanya dengan nya kebutuhan manusia akan terjamin dan Rahmat Allah SWT akan turun di segala penjuru alam ketika seluruh syariat nya diterapkan.
Wallahu alam bisshowwab