Halokaltim – Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Muhammad Son Hatta, menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna yang ke-22.
Yakni tentang nota pengantar pemerintah mengenai rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PPP DPRD Kutim, menekankan perlunya lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur air minum yang mendesak dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Son Hatta menyampaikan bahwa distribusi dan alokasi anggaran dalam RKPD Perubahan 2023 harus diarahkan pada pembangunan yang urgen.
Terutama dalam sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan air bersih.
Fraksi PPP menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan jaringan air bersih.
Baik di wilayah perkotaan maupun wilayah pelosok desa, mengingat masih banyaknya masalah dan aduan dari masyarakat terkait akses atau keterjangkauan terhadap air bersih yang belum merata.
“Mengingat banyaknya problem serta aduan dari Masyarakat khususnya di wilayah perkotaan terkait akses atau keterjangkauan terhadap air bersih yang belum merata,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fraksi PPP juga mengimbau kepada PERUMDAM Tirta Tuah Benua, yang bertanggung jawab atas penyediaan air minum di daerah tersebut. Tentunya untuk lebih menggenjot target pemasangan jaringan perkotaan.
Menekankan kepada pemerintah Daerah selaku pemilik modal untuk menghimbau Kepada PERUMDAM Tirta Tuah Benua agar lebih menggenjot lagi target pemasangan jaringan perkotaan.
“Yaitu sebesar 90 persen, mengingat sampai saat ini target yang terpenuhi masih pada angka 70 persen,” tutupnya.
