Halokaltim – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yan menanggapi terkait alasan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga penyerapan anggaran tahun 2023 belum terserap dengan maksimal.
Menurutnya, kurangnya SDM tersebut dikarenakan lebih banyak yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) sehingga tidak terlalu fokus pada penyerapan anggaran.
Hal ini disampaikan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut, saat ditemui awak media di Gedung DPRD Kutim, Jumat (28/07/2023).
“SDM kita dibawah terus untuk Bimtek diluar kota, kalau bisa Bimtek itu distop dulu, harusnya kerja dulu. Motto pemerintah kan, kerja, kerja dan kerja, mereka tidak akan bisa bekerja kalau di bawa terus Bimtek,” ucap Yan yang juga ketua Komisi D DPRD Kutim.
Yan mengaku bahwa tata cara mengelola pemerintahan yang belum pas dan antisipasi sejak awal yang masih lemah, sehingga hal tersebut bisa terjadi.
“Harusnya, begitu bulan Januari, Februari, Maret sudah selesai semua administrasi dan bulan April pekerjaan sudah mulai dikerjakan. Ini sudah akhir bulan Juli, Multiyears belum ada sama sekali yang bergerak padahal dananya itu sangat besar,” ujarnya.
Dirinya merasa risau dengan APBD 2023 yang cukup besar, apabila di kerjakan diakhir tahun dipastikan bisa kembali menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang akan berdampak, baik kepada pemerintah maupun masyarakat Kutim.
“Dampaknya kalau terus-menerus setiap tahun SILPA besar, pemerintah daerah nanti yang dianggap tidak profesional dan tidak mampu mengelola anggaran,” pungkasnya.
