Halokaltim – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Basti Sangga Langi dari Fraksi Gabungan Amanat Keadilan Berkarya menyampaikan kekhawatirannya terkait penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 Kutim yang masih rendah.
Basti Sangga Langi mengatakan bahwa komitmen pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait patut dipertanyakan.
Hal ini disampaikan Basti Sangga Langi saat ditemui awak media, usai Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pemukiman dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, di Ruang Hearing DPRD Kutim, Senin (25/07/2023).
“Kami dari fraksi AKB menilai bahwa tidak ada keseriusan dari pemerintah, sehingga penyerapan anggaran 2023 ini bisa terlambat pengerjaannya dan Kami minta pemerintah secepatnya mencari solusi terkait hal ini,” ucap Basti Sangga Langi.
Basti Sangga Langi mengungkapkan dalam kegiatan rakor, Dinas PU dan Perkim menyampaikan alasan keterlambatan penyerapan anggaran APBD 2023 disebabkan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kalau terkait SDM, kenapa tidak disekolahkan sejak awal, kan permasalahan ini sudah lama dan kami selalu mengingatkan. Jangan terus alasan masalah SDM, kalau bisa di sekolahkan yah disekolahkan kalau memang perlu,” ujarnya.
Menurutnya, alasan yang disampaikan oleh Dinas PU dan Perkim tidak bisa bisa diterima secara akal sehat, karena permasalahan SDM tersebut sudah dua tahun lalu juga menjadi alasan dari kedua dinas tersebut.
“Alasannya itu sudah berulang-ulang, jadi artinya kalau memang perlu disekolahkan yah sekolahkan orang-orangnya supaya dapat sertifikasi, kalau memang itu menjadi persyaratan bisa menjadi PPK,” paparnya.
Ditanya mengenai kehadiran Disdikbud Kutim dalam rakor itu, Basti mengungkapkan bahwa hanya mempertanya mengenai program beasiswa. Namun terkait infrastuktur, Ia menilai Disdikbud Kutim telah menjalankan sesuai rencana awal.
“Saya pikir Program mereka (Disdikbud) telah berjalan, jadi tidak ada masalah. Ini hanya Perkim dan dinas PU saja terkait kekurangan SDM,” ungkapnya.
Dirinya berharap Dinas PU dan Perkim bisa menjalankan program sebelum pengesahan APBD perubahan dilakukan, karena dikhawatirkan tidak maksimal dalam pekerjaannya dan akan menjadi boomerang bagi pemerintah.
“Kami harap ini tidak terjadi lagi, kalau nantinya bersamaan dengan anggaran perubahan, saya pikir ini tidak akan maksimal dan banyak yang akan menjadi SILPA. Kita inginkan itu tidak ada lagi SILPA, sehingga Pemerintah harus mencari solusi agar uang ini dibelanjakan semua,” tandasnya.
