Halokaltim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) meyakini, infrastruktur jadi penopang peradaban daerah. Apalagi Kutim sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Negara, dan terletak di poros regional jalur trans Kalimantan yang cukup strategis.
Untuk itu, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang menegaskan, salah satu arah kebijakan strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau pembangunan daerah adalah akselerasi atau pemerataan infrastruktur.
“Kami sangat menghargai pandangan Fraksi PDI Perjuangan pentingnya penguatan struktur ekonomi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur, kami akan mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai langkah strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah,” ucap Kasmidi saat menyampaikan tanggapan Pemkab terhadap pandangan umum Fraksi terkait Rancangan KUA dan PPAS 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim, Kamis (20/7/2023).
Pembangunan infrastruktur merupakan akselerator dalam mengusung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi. Maka, tidak heran, infrastruktur menjadi salah satu arah kebijakan Pemkab Kutim dalam realisasi belanja daerah.
Berkaitan dengan isu pendapatan daerah, kata Kasmidi, Pemkab Kutim sangat sepakat dengan Fraksi PDI-Perjuangan yang menekankan akan pentingnya diversifikasi ekonomi atau pengembangan sektor potensi lainnya. Soal lain sebagai komitmen Pemkab Kutim, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah.
“Kami juga akan berkomitmen untuk senantiasa melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah demi tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah,” papar Kasmidi.
Selanjutnya, Kasmidi menguapkan terkait masukan dan konsep Fraksi PDI-P terhadap pendapatan transfer, yang mana menjadi sumber utama pendapatan daerah yang mencapai 98% dari total pendapatan, “kami maksimalkan dan mengoptimalkan tingkatan kualitas belanja daerah agar dampaknya bisa terasa langsung pada masyarakat,” jelasnya.
Masukan lain Fraksi PDI-P terkait pelayanan publik, terang Kasmidi, “kami sangat menghargai pandangan Fraksi PDI-P, aspirasi masyarakat terkait aspek pelayanan publik yang belum maksimal.
“Kami tak akan berhenti kualitas pelayanan publik kita semakin meningkat dan masyarakat dapat terlayani dengan baik dan maksimal,” pungkasnya.(Adv/IL).
