Halokaltim – Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai upaya pemerintah mewujudkan program satu data pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial, akan dilaksanakan pada 514 kabupaten/kota, dengan target 100 persen penduduk, termasuk Kutai Timur (Kutim).
Sehubungan hal itu, diadakan rapat koordinasi Regsosek Kabupaten Kutim 2022, dengan tema ‘mencatat untuk membangun negeri.’ Rakor dibuka langsung oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman, di Ruang Meranti, Setkab Kutim, Selasa (20/9/2022).
Ardiansyah menerangkan, rakor tersebut merupakan kunci dalam suksesnya proses reformasi perlindungan sosial. Dikarenakan Regsosek menjadi basis untuk integrasi program perlindungan sosial, dengan pemberdayaan sosial ekonomi dan kolaborasi lintas program, serta kerja sama dengan non pemerintah.
“Pertemuan kali ini merupakan kesempatan penting bagi kita semua dalam rangka untuk berkolaborasi, dan berkoordinasi, membangun ekosistem pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi,” terang Ardiansyah.
Lebih lanjut dijelaskan, Regsosek sangat penting karena akan mengumpulkan data seluruh penduduk baik profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan. Dimana pendataan akan dilakukan langsung oleh petugas lapangan ke tengah masyarakat.
Petugas akan mengumpulkan data secara riil dari masyarakat. Oleh sebab itu Ardiansyah berpesan untuk bangun koordinasi dengan para camat, lurah hingga ke tingkat RT yang wajib mendukung program Regsosek tersebut.
“Untuk selanjutnya, dijadikan satu data yang bisa digunakan untuk program perlindungan sosial, sekaligus data yang bisa pula dipergunakan untuk perencanaan pembangunan,” jelas Ardiansyah.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim yang bertangung jawab mengumpulkan data di Kutim, diharapkan Bupati agar mengurai akar permasalahan mengenai data agar lebih valid sehingga dalam pemberian bantuan, pemerintah dapat memberikan dengan tepat sasaran.
“Kepada seluruh stakeholder untuk mengawal pelaksanaan pendataan awal Regsosek 2022, agar data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Meminimalisasi rekayasa, serta terbebas dari kepentingan pribadi dan kelompok,” tegas Bupati.
Disebutkan pula, Regsosek sangat penting untuk mendapat data akurat. Pasalnya, Kutim selalu disebut sebagai salah satu kabupaten yang memiliki kelompok masyarakat miskin ekstrem.
“Saya merasa data itu tidak benar, saya selalu mempertanyakan validasi data itu. Dengan ada pendataan ini, data Akurat Terbaru Jadi Acuan Kebijakan,” sebutnya. (*)
