Halokaltim – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur (Kutim) memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah terkait dengan tata kelola keuangan dan tata kelola pembangunan.
Salah satu catatan dari Fraksi PPP DPRD Kutim adalah terkait realisasi belanja operasi sebesar 1,92 triliun atau sebesar 92,73% dari anggaran belanja operasional sebesar 2,07 triliun.
“Fraksi PPP beranggapan bahwa capaian realisasi belanja operasi tidak maksimal 100% dari nominal anggaran yang ditetapkan, mohon penjelasan pihak Pemkab Kutai Timur,” ujar juru bicara Fraksi PPP DPRD Kutim, Muhammad Ali, menyikapi Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 belum lama ini.
Selain realisasi belanja operasional, Fraksi PPP juga menyingung terkait realisasi belanja modal pada tahun 2021 yang sebesar 706,89 miliar atau 89,46% dari anggaran belanja normal sebesar 790,17 miliar.
“Di samping itu juga fraksi kami berpendapat tidak terserap secara 100%, mohon penjelasan dari pemerintah mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana serta kemana sisa anggaran pada belanja modal tersebut,” ucap Muhammad Ali.
Tak hanya itu, Fraksi PPP juga meminta penjelasan kepada Pemkab Kutim terkait penjelasan objek dan nominal dalam meternya pada aset-aset menjadi belanja modal Pemkab pada anggaran 2021. (*)
