Halokaltim – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021.
Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke 17 di ruang sidang utama Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Selasa (21/6/2022).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Joni, S.Sos ini, dihadiri Sekretaris Dewan Juliansyah, S. Hut., serta 20 Anggota Dewan, serta perwakilan OPD dan kepala OPD, Forkopimda, dan undangan lainya.
Setelah membuka sidang rapat paripurna, Ketua DPRD Kutim Joni, S. Sos mempersilahkan kepada Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman untuk menyampaikan tanggapan terkait pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021.
Ardiansyah pun selanjutnya membacakan tanggapan tersebut. Dia mengatakan, pihaknya sangat menghargai masukan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna ke-16 pada 20 Juni 2022 kemarin.
“Masukan, kritik dan saran tersebut kami nilai positif dan konstruktif, hal ini sangat kami perlukan dalam rangka membangun sinergitas antar kedua Lembaga sehingga visi misi dan saran pembangunan dapar tercapai dengan baik,” ucapnya.
Ardiansyah juga memberikan apresiasi kepada DPRD Kutim yang telah merespon penyampaian nota penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kutim Tahun 2021. Salah satunya masukan dan saran dari Fraksi Partai Golkar.
Dikatakannya, pemerintah daerah mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan fraksi Partai Golongan Karya.
Ditegaskan Ardiansyah, realisasi pendapatan daerah telah mencapai kinerjanya baik dan optimal melampaui target anggaran yang telah ditetapkan.
“Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah bersama- sama dengan steakholder secara efektif, agar dapat memberikan manfaat dalam kualitas pelayanan dasar guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Ardiansyah.
Usai Paripurna, Ketua DPRD Kutim Joni menyatakan, tentunya pihaknya sangat apresiasi atas pencapaian yang telah diraih oleh pemerintah sekarang ini. Sebagaimana dimuat dalam tanggapan pemerintah atas pemandangan Fraksi-fraksi DPRD, tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 pada rapat Paripurna ke-17.
“Kita akan selalu mendukung kebijakan pemerintah, baik dari perencanaan anggaran serta perbaikan perbaikan di tiap OPD yang akan dilakukan. Tentunya semua yang dilakukan pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Kutai Timur, kita Pihak Legislatif tentunya akan turut serta dalam pengawasan pelaksanaan APBD 2021 tersebut” Joni, saat ditemui awak media usai paripurna Ke-17,” ujarnya. (*)
