Halokaltim – Dinas Kesehatan Kutai Timur (Dinkes Kutim) terus menggalakkan sosialisasi environmental health risk assesment (EHRA), atau studi penilaian resiko kesehatan sanitasi.
Sosialisasi EHRA oleh Dinkes Kutim tersebut berlandaskan pembangunan sanitasi yang membutuhkan pemahaman kondisi wilayah yang akurat, ketersediaan data sanitasi dan higienitas yang sangat terbatas, tak terpusat dan tersebar.
Kadinkes Kutim dr Bahrani menyebut sosialisasi ini bertujuan mencari profil sanitasi daerah. Sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2014, ada lima pilar sanitasi total, yaitu STBM meliputi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT), dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT).
“Membentuk tim inumerator (petugas lapangan yang membantu tugas tim survei dalam kegiatan pengumpulan data) untuk mencari data terkait sanitasi di daerah. Sehingga bisa memberikan masukan kebijakan yang nantinya dijalankan Pemerintah Daerah,” sebut Bahrani, di Ruang Pelangi 2 Hotel Royal Victoria, Sangatta Utara, saat dirinya mewakili Bupati Kutim membuka acara sosialisasi tersebut.
Dalam sosialisasi EHRA itu pula, Dinkes Kutim turut melibatkan camat, hingga pimpinan puskesmas se-Kutim, serta unsur terkait lainnya.
Data dimaksud nantinya bisa menentukan daerah yang sanitasinya masih berisiko. Bahrani mengakui ketiadaan sanitasi yang layak menjadi awal dari masalah kesehatan.
Menurutnya, pembangunan sanitasi yang baik ke depan juga berkorelasi pada penyelesaian masalah stunting (gagal tumbuh akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung lama dari kehamilan sampai usia 24 bulan).
Untuk itu fokus pemerintah pada pengelolaan lingkungan dan sanitasi sangat penting. Camat dan Pimpus sengaja diundang dan dilibatkan dalam program EHRA ini, karena merekalah ujung tombak di lapangan untuk melakukan validasi data sanitasi di wilayah kerjanya masing-masing.
“Nanti sampel yang didapat menggambarkan resiko (sanitasi). Untuk kemudian ditindak lanjuti dengan rekomendasi EHRA,” tambah Bahrani yang mantan Direktur RSUD Kudungga Sangatta itu.
Pelaksanaan studi EHRA ini akan melalui beberapa tahap kegiatan. Mulai dari persiapan tim, penentuan area survey, pelatihan supervisor, enumerator dan petugas entri data. Dilaksanakan secara penuh oleh Pokja Kabupaten dengan penanggung jawab pelaksana adalah Dinkes, dengan bantuan sanitarian. (*)
