Halokaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim melangsungkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam menyusun rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangkah Menanegah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
Dibuka Bupati Ardiansyah Sulaiman didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang, kegiatan tersebut diikuti secara online dan offline anggota DPRD, unsur perwakilan Pemerintahan Provinsi Kaltim, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asosiasi Prosesi, Lembaga Kemasyarakatan, Akademisi, Kelompok dunia usaha serta stakeholder lainnya, diruang Rapat Bappeda, Selasa (3/8/2021).
Pada era kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Ardiansyah telah menyiapkan program-program unggulan untuk segera diimplementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab guna mencapai pembangunan yang sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah.
Adapun program-program unggulan itu, yakni mendorong percepatan Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan dan Pelabuhan Kipi Maloy. Mendorong percepatan enclave Taman Nasional Kutai (NK) dan sudah disinergikan dengan rencana perubahan tata raung provinsi kaltim. Berikut, kemudahan pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, akte kelahiran, akte nikah dan lainnya.
“Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dimasing-masing Kecamatan, mohon diperhatikan untuk OPD terkait,” harapnya.
Selanjutnya, tak kalah penting adalah Kabupaten Layak Anak (KLA) hingga Kecamatan. BPJS bagi masyarakat tidak mampu. Meningkat insentif tenaga guru, tenaga kesehatan, medis dan tenaga harian pembangunan.
“Ini tengah dilakukan kajian, mudahan dalam waktu dekat kita bisa aplikasi. Selanjutnya, program yang berbasis Informasi Teknologi (IT), mohon diperhatikan kutim merdeka signal dibagi Dinas kominfo, kemudian Dinas Pendidikan berbasis online krn pandemi,” ucapnya.
Sehubungan itu Sekretaris Bappeda Ahmad Fauzan, menyampaikan 3 aspek yang menjadi sasaran pemerintah pada rencana pembangunan jangka menengah dikutim.
“Pelaksanaan Musrenbang RPJMD itu, dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang pembangunan Sumber Daya Manusia pemerintahan dan aparatur, Kemudian bidang ekonomi Sumber Daya Alam dan lingkugan hidup, serta bidang prasarana dan pengembangan wilayah,” tuturnya
“Sebelumnya telah dilaksanakan Pra Musrenbang dalam rapat koordinasi penajaman RPJMD dalam Renstra perangkat daerah dari tanggal 22-28 juli 2021 yang lalu,” imbuhnya. (*)
Penulis : Andika Putra Jaya
