Halokaltim.com – Masalah infrastruktur jalan di daerah pedalaman Kalimantan Timur masih banyak yang perlu dibenahi. Untuk menuntaskan masalah pemerataan pembangunan ini, diperlukan niat yang kuat dari gubernur selaku kepala daerah. Selain itu perlu adanya langkah besar dan terobosan yang fantastis untuk menggapai pembangunan hingga daerah-daerah terpencil di salah satu provinsi terkaya di Indonesia ini.
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menuturkan, masalah infrastruktur jalan mestinya jadi perhatian serius dari Pemprov Kaltim. Ia menyebut, diperlukan kerja besar dengan perencanaan matang serta didukung dengan anggaran yang kokoh untuk dapat konsisten membangun daerah hingga ke pedalaman Kaltim.
“Jika infrastruktur sudah dibangun dengan baik, tentu kami berharap kesejahteraan masyarakat jadi tercapai,” ucap mantan bupati Berau ini.
Ia mencontohkan jalan poros Kutai Barat-Mahakam Ulu yang hingga kini masih jauh dari kata sempurna. Makmur berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Untuk meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan tentu sangat penting adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai pemangku kepentingan,” paparnya.
Hal senada dipaparkan Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang. Wakil rakyat daerah pemilihan Kutai Barat-Mahakam Ulu itu menjelaskan sepanjang 40 kilometer jalan poros Kutai Barat-Mahakam Ulu mengalami kerusakan. Baik kerusakan berat maupun kerusakan ringan. Terang saja jalan rusak ini merugikan masyarakat setempat.
Veridiana menegaskan, jalan rusak itu menguras waktu dan energi bagi masyarakat yang bepergian menggunakan akses jalan tersebut.
“Bisa memakan waktu hingga sembilan jam untuk bisa sampai ke Kutai Barat. Sedangkan apabila sebelum jalan rusak bisa menghemat waktu hingga satu sampai dua jam,” ulas politikus PDI Perjuangan Kaltim itu. (adv)
Penulis : Hadid
