Halokaltim.com – Musyawarah daerah (Musda) DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Timur terlaksana pada Minggu (6/6/21), atas dasar pengambilalihan oleh DPD KNPI Kalimantan Timur.
Ketua DPD KNPI Kaltim Arif Rahman Hakim menjelaskan, proses musda di Kutim telah diambil alih oleh DPD KNPI Kaltim lantaran ada musababnya. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) di KNPI mengatur, bahwa tidak ada perpanjangan periode hingga dua kali. Lantaran periode kepengurusan DPD KNPI Kutim sebelumnya telah berakhir pada 2020.
“Tapi kami masih membijaksanai, September (2020) kami kasih perpanjangan lagi sampai Maret 2021. Tapi tak juga bisa melaksanakan musda,” terangnya.
“Dia kemudian meminta sekali lagi perpanjangan periodesasi untuk melaksanakan musda. Itu yang agak sulit untuk kami setujui lagi,” lanjut Arif kepada sejumlah awak media, usai pembukaan Musda DPD KNPI Kutim di Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi Sangatta, Minggu (6/6/21).
Bagaimana jika ada dualisme? Hal itu diakui Arif sudah dipertimbangkan.
Arif mengaku, sebelum musda hendak diambilalih DPD KNPI Kaltim, dirinya sempat berkoordinasi dengan pengurus DPD KNPI Kutim periode sebelumnya.
Bahkan dirinya mengaku sudah beberapa kali melakukan koordinasi dan komunikasi dengan ketua KNPI Kutim periode sebelumnya. Ia juga sudah menemui sebanyak hampir tiga kali pada 5 Juni 2021, untuk mencari titik temu, serta formulasi. Pertemuan itu hingga turut didampingi pihak Polres Kutim.
“Tapi proses ini sudah kami ambil alih. Di dalam AD/ART tidak ada perpanjangan untuk kedua kalinya,” tegas Arif.
Sebelumnya Arif menegaskan, musda DPD KNPI Kutim tersebut merupakan proses regenerasi, substansinya bahwa regenerasi harus berjalan, periodesasi harus berkesinambungan.
“Kami akui bahwa proses komunikasi dan koordinasi dalam pemantapan pelaksanaan musda ini agak terkesan terburu-buru, miss-nya di situ. Hanya saya kira, dengan apa yang kami lakukan hari ini (musda) Insya Allah, kami anggap sudah maksimal. Proses koordinasi dengan seluruh pengurus kecamatan, ketua organisasi kepemudaan. Juga, di seluruh lintas, baik partai, keagamaan, dan kemahasiswaan (sudah dilakukan),” urainya.
“Memang ada beberapa organ yang merasa undangannya belum tersampaikan secara utuh, itu memang kami sadari. Saya kira ke depan ini menjadi PR KNPI kepengurusan yang baru,” lanjutnya.
Dia menyatakan, dirinya tidak begitu mau menyikapi berbagai gejolak yang terjadi pasca keputusan adanya pelaksanaan musda beberapa waktu lalu. Misalnya, pernyataan bahwa KNPI Kaltim dikatakan tidak melek terhadap AD/ART atau peraturan organisasi.
“Kemarin hampir semua yang berstatement sudah saya datangi, untuk bicara dan diskusi. Saya mau klarifikasi semua, di mana letak kesalahan pengambilan keputusan saya secara AD/ART maupun peraturan organisasi,” paparnya.
“Memang kalau bicara AD/ART dan peraturan organisasi, kami sudah clear. Kawan-kawan HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia) juga sudah mengakui, kawan-kawan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) juga sudah mengakui,” lanjutnya.
“Hanya saja mekanisme, saya juga menyadari bahwa terlalu dini, terlalu cepat, terkesan terburu-buru. Tapi ini sudah kami pikirkan matang-matang,” timpal Arif lagi.
Dia mengakui, muncul kekhawatiran atas situasi tersebut, ada kelompok-kelompok lain yang masuk.
“Tapi saya kira dengan komitmen pemerintah kabupaten yang sama-sama kita bertanda-tangan, ada bupati, wakil bupati, dan segenap forum komunikasi pimpinan daerah. Mudah-mudahan itu jadi penguat agar kemudian KNPI Kutim tetap solid ke depannya,” harap Arif.
Berita terkait:
Musda KNPI Kutim Didukung Penuh Pemkab, Bupati Tegaskan Legitimasi Clear
Felly Lung Terpilih Pimpin KNPI Kutim Periode 2021-2024
Diketahui, Musda DPD KNPI Kutim telah berjalan dengan jumlah peserta hadir sebanyak 45 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dari total 70 OKP. Hasil musda menetapkan Felly Lung tepilih secara aklamasi sebagai ketua DPD KNPI Kutim periode 2021-2024. (*)
Penulis : Raymond Chouda
