Halokaltim.com – Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menggelar rapat bersama sejumlah kepala daerah di Indonesia. Rapat ini membahas rencana pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kaltim menjadi salah satu lokasi yang jadi perhatian orang nomor satu di Indonesia itu.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim dari Partai Hanura, Muhammad Adam mengatakan, sudah sepantasnya hutan dan lahan di Benua Etam diawasi oleh pemerintah terutama Pemprov Kaltim. Sebab, Kaltim mempunyai kekayaan alam yang melimpah.
Menurut Adam, hutan dan lahan menjadi sumberdaya penting bagi warga setempat. Maka, kebakaran hutan dan lahan tak hanya merugikan negara tapi juga masyarakat setempat.
Masalah kebakaran hutan ini tak selalu dipicu oleh warga yang membakar ladang untuk membuka lahan. Tapi ada juga oknum perusahaan yang tak ingin mengeluarkan dana lebih untuk membuka hutan. Akibatnya oknum perusahaan itu membakar hutan karena dinilai lebih ekonomis.
Ia menyayangkan sikap oknum perusahaan ini. Adam menegaskan, jika perusahaan masih nekat melakukan itu, izin perusahaan tersebut harus dicabut dan diberikan hukuman setimpal.
“Investor tidak boleh merusak alam kita,” tegas mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.
Sayangnya, hingga saat ini, sebut Adam, belum ada oknum perusahaan di Kaltim tersebut yang ditindak petugas. Ia berharap dengan adanya instruksi presiden itu, Pemprov Kaltim bisa tegas. (adv/god)
Editor : Raymond Chouda
