Halokaltim.com – Politisi senior DPRD Kaltim, yakni Agiel Suwarno, menanggapi adanya rasionalisasi APBD di tiap daerah se-Kaltim. Hal itu sebab adanya wabah covid-19 yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan realokasi dan refokusing anggaran kegiatan.
Agiel pun menegaskan, jangan sampai pemkab/pemkot salah dalam bertindak mengambil pos anggaran yang sifatnya penting untuk direalokasikan ke penanganan covid-19. Bahwa, ada dua jenis pekerjaan yang harus dialokasikan ulang oleh pemerintah daerah untuk dialihkan ke penanganan wabah covid-19, yakni bersifat fisik dan non fisik.
“Jadi itu rasionalisasi proyek pekerjaan fisik dan nonfisik tak boleh disamakan. Ketika rasionalisasi dilakukan, pemerintah daerah harus melihat, jika itu sifatnya pekerjaan fisik yang bernilai besar dan masa pengerjaannya lama, itu wajar kalau dirasionalisasi,” ucap Agiel.
Tapi, lanjut dia, bila pekerjaan nonfisik, tentu ada klasifikasinya lagi. Pemerintah daerah jangan mengambil keputusan terlalu singkat dengan alasan covid-19. Padahal, ada pekerjaan yang sifatnya menyentuh langsung ke masyarakat.
“Kalau pekerjaan fisik yang kecil, seperti pembangunan jalan yang bisa diselesaikan cepat, ya harusnya jangan kena rasionalisasi juga. Karena para kontraktor kecil kalau terkena rasionalisasi itu sama saja dengan menambah angka kemiskinan lagi,” ucap Agiel. (ash)
