Halokaltim.com – Wabah pandemi virus corona disease (covid-19) telah merong-rong banyak sendi kehidupan. Termasuk di sektor ekonomi, akibat wabah tersebut, banyak bidang usaha yang terkerek. Hal ini menjadi perhatian DPRD Kutai Timur (Kutim).
Ketua Komisi B DPRD Kutim Faizal Rachman mengingatkan, agar Pemkab Kutim kiranya tidak melupakan kondisi ekonomi masyarakat. Artinya, pemerintah selain konsentrasi melakukan penanggulangan wabah covid-19, juga perlu persiapan khusus dalam rangka pemulihan ekonomi.
“Saya harap pemerintah daerah untuk juga konsen melakukan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak dari wabah covid-19,” ucap Faizal.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, dampak ekonomi dari wabah ini bukan main-main. Sebab dampaknya meluas se-Indonesia, dan berlangsung dalam skala waktu yang tak sebentar.
“Saya harap agar wabah covid-19 ini dijadikan pelajaran berharga. Bahwa, saat ini Kutim yang termasuk daerah konsumtif, perlu untuk berbenah diri supaya bisa juga menjadi daerah produsen,” tegas Faizal.
Apalagi, mengingat Pemkab Kutim telah banyak mengalokasikan anggaran untuk melakukan penanggulangan wabah covid-19 di Kutim. Baik dalam hal penanganan medis, hingga untuk bantuan sosial masyarakat terdampak covid-19. Juga, pendanaan operasional tim gugus tugas.
“Tentu kita akan benar-benar menyelesaikan penanggulangan wabah ini, sehingga dari segi APBD juga kita akan banyak dialokasikan ke sana. Jadi, pemerintah perlu ada persiapan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19,” pungkas Faizal.
Dia menegaskan, hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Bahwa, gubernur dan bupati/walikota agar memangkas rencana anggaran yang tidak prioritas di APBN/APBD. Baik itu anggaran perjalanan dinas, acara pertemuan, dan belanja lain yang tidak dirasakan langsung masyarakat. Kemudian, pemerintah daerah harus melakukan refokusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan covid-19, baik yang terkait dengan isu-isu kesehatan maupun isu ekonomi.
“Bahwa, pemerintah daerah diminta Pak Presiden untuk tetap menjaga ketersediaan bahan pokok dan tetap menjaga daya beli masyarakat di lapisan paling bawah, dan membantu para petani, buruh, nelayan, buruh harian, hingga pelaku UMKM, agar terus bisa beraktifitas dan berproduksi. Juga, Pemkab Kutim untuk memperbanyak program padat karya tunai dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan penularan covid-19, dan program tersebut menurut instruksi Pak Presiden Jokowi harus segera dieksekusi,” papar dia. (adv/ash)
