Halokaltim.com – Persoalan PHK karyawan lokal dan penanganan limbah tambang PT Karunia Wahana Nusa (KWN) di Bengalon, Kutai Timur (Kutim), Kaltim, belum selesai. Ketua Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur (Kutim) Asmawardi menginginkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) mengenai hal tersebut.
“Mengingat jelas-jelas perusahaan tersebut pada saat hearing di DPRD, mengakui dihadapan peserta hearing atas persoalan PHK karyawan lokal. Ada 20 orang karyawan mogok yang di rumahkan alias di PHK. Untuk itu perlu segera dibentuk Pansus terkait persoalan itu, dalam waktu dekat,” ujar politisi Partai Amanat Nasional ini.
Komunikasi pun telah dilakukannya, kepada Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan. Agar pembentukan Pansus dapat segera dilakukan dan ditindaklanjuti, sehingga persoalan yang menimpa karyawan bisa diselesaikan dengan penuh keadilan. Diterangkan lebih jauh oleh Asmawardi, jika saat ini Wakil Ketua DPRD akan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan Ketua DPRD Kutim Hj. Encek UR Firgasih terlebih dahulu.
“Waktu hearing diharapkan agar orang yang melakukan demonstrasi ke perusahaan, tidak di intimidasi dan di PHK. Ternyata PT. KWN melanggar perihal itu, maka dari itu kita minta agar dibuat Pansus terkait perihal ini,” tambah Asmawardi.
Dengan adanya Pansus untuk membahas persoalan PHK karyawan dan penanganan limbah PT. KWN, agar dapat mewujudkan rasa keadilan, terkait nasib karyawan maupun persoalan lainnya. (adv/ash)
