Halokaltim.com – Pembahasan tentang Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Kutai Timur (Kutim) 2020 ketika dibawa ke rapat hearing bersama DPRD Kutim menuai banyak pendapat, Senin (24/2/20). Tentang transparansi anggaran dipertanyakan sejumlah pihak, termasuk dari cabang olah raga (cabor) dansa.
Diketahui, dalam Porkab Kutim 2020, hanya akan mempertandingkan 8 cabor. Anggaran yang diplotkan yakni sebesar Rp 50 miliar. Nilai itu dipandang sejumlah pihak terlalu besar.
Ketua Harian Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) Wilhelmus mengungkapkan bahwa pihak KONI dan Dispora Kutim tidak melibatkan cabor-cabor, sehingga hal ini dianggap tidak transparan. Kemudian muncul angka Rp 5 miliar untuk dana operasional Porkab Kutim.
“Harusnya kita bicara dulu di dalam, bukan ke DPRD. Namun kelemahannya teman-teman di KONI dan Dispora Kutim tidak membuka ruang bicara terlebih dahulu pada cabor-cabor lainnya secara transparan. Sampai sejauh mana mereka (KONI) dapat menginventarisir terkait data-data yang mereka dapat, dalam waktu tujuh hari untuk 18 kecamatan,” jelasnya.
Kejujuran yang diutamakan, karena menurut Wilhelmus jangan sampai apa yang dikatakan oleh Pak Sarwono terjadi. Di mana pimpinan tinggi di Kutim mulai dari Bupati hingga Wakil Bupati juga tidak tahu.
“Kami sepakat dari 50 cabor minus 8 cabor yang mengikuti Porkab, silahkan ikut Porprov di Kabupaten Berau. Kita tidak ikut, untuk apa kita ikut kita tidak dilibatkan. Bagaimana kosentrasi dilakukan di kecamatan dan hanya melibatkan 8 cabor. Perlu diketahui IODI menyumbang 8 emas bagi Kutim pada Porprov lalu,” tegasnya membuka mata semua pihak.
Lebih jauh Wilhelmus mengatakan bahwa posisi Dispora harus jelas, apakah hal ini untuk pembinaan dan prestasi, atau juga anggaran. Tetapi lagi-lagi pihaknya merasa ditinggal untuk pembinaan dan prestasi atlet, bahkan yang patut diketahui bahwa pemilik atlet adalah cabor bukan Dispora atau KONI. (adv/ash)
