SAMARINDA – Kalimantan Timur yang dikenal sebagai provinsi kaya sebab dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah dari dalam perut bumi hingga di atasnya.
Namun, apakah kekayaan sumber daya alam ini mampu menyejahterakan masyarakat? Apakah masyarakatnya bisa ikut menikmati kekayaan alam daerahnya.
Inilah berkali-kali disampaikan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi dalam beberapa waktu terakhir ini di setiap kesempatan di berbagai kegiatan resmi pemerintahan maupun acara yang digelar masyarakat.
Seperti ketika bertemu dengan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto yang datang ke Kaltim bersama para Kapuslitbang di lingkup Kemendagri dalam rangkaian Rakor Teknis Kelitbangan.
“Di Kaltim ini Pak Eko, saya baru tau setelah pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa ada 30 PKP2B (perusahaan batubara) terbesar di Indonesia,” kata Wagub Hadi Mulyadi dihadapan Kepala BSKDN Eko Prasetyanto bersama 17 pejabat Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Jum’at 13 Mei 2022.
Tapi pembangunan di Kaltim lanjutnya, belum mendapatkan perhatian yang serius, jalan-jalan masih rusak, sarana dan prasarana pendidikan juga masih terbatas bahkan minim, termasuk dana pendidikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
Tegas orang nomor dua Benua Etam ini menyatakan tidak ada maksud menyalahkan sebuah lembaga, namun sekadar menyampaikan keluhan warga Kaltim.
Selain kondisi infrastruktur daerah makin rusak parah, ungkapnya, salah satunya terkait bantuan keuangan bagi dunia pendidikan yang disalurkan oleh pihak swasta (perusahaan).
“Ada dana bantuan dari perusahaan, apakah CSR namanya atau sifatnya pribadi ke perguruan tinggi di Pulau Jawa totalnya Rp 200 miliar, tidak ada kepada Unmul,” sebutnya.
Sebagai masyarakat Kaltim, menurut Wagub, sangat wajar kalau mempertanyakan hal ini. Sebab, perguruan tinggi negeri tertua seperti Universitas Mulawarman Samarinda dan telah banyak melahirkan lulusan yang berkompeten tetapi tidak mendapatkan perhatian (bantuan).
“Mereka (perusahaan) beraktivitas di Kaltim tapi kenapa tidak memberikan sedikit pun untuk Unmul atau perguruan lainnya di Kaltim,” tanyanya lagi.
Apalagi Kaltim sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara, seharusnya ujar mantan legislator Karang Paci dan Senayan ini, dukungan swasta kepada calon ibu kota negara harus lebih maksimal.
“Di kala kita berupaya keras membangun SDM agar lebih berkualitas dan berdaya saing menyongsong IKN. Tapi, kenapa ada perusahaan seolah tidak peduli dengan kondisi daerah dan program yang dicanangkan pemerintah bagi rakyatnya,” ungkap Wagub Hadi.
Karenanya, suami Hj Erni Makmur ini pun kembali meminta dan mengingatkan pengusaha-pengusaha yang ada di Kaltim dan mengeksploitasi SDA-nya agar memberikan perhatian serius pada generasi penerus bangsa.
“Ini bukan soal iri-irian, hanya saya menangkap seperti tidak ada keseriusan pihak swasta untuk membantu membangun SDM lokal,” pungkasnya.(yans/sul/adpimprov kaltim)
