Halokaltim.com – Refleksi Kemerdekaan RI ke-76 memiliki beragam cara yang dilakukan oleh masyarakat. Selain melaksanakan upacara bendera, juga menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Terutama persoalan di tengah situasi pandemi covid-19.
Seperti yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Samarinda. Selain melaksanakan apel bendera, juga menyampaikan aspirasi serta mengkritik pemerintah di tengah pandemi.
Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Organisasi DPC GMNI Samarinda Alfons Limba menjelaskan, kegiatan GMNI memperingati HUT RI ke-76 juga menyuarakan beberapa aspirasi, yang salah satunya tentang masyarakat Indonesia yang belum merdeka dari segi ekonomi, bahkan diperparah dengan hadirnya pandemi covid-19 yang belum berakhir.
Karena itu, kata dia, pemerintah harus lebih serius menangani persoalan ini.
“Kami melakukan aksi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terkhususnya masyarakat Kota Samarinda,” kata Alfons kepada awak media saat mengikuti kegiatan tersebut di simpang empat Lembuswana Samarinda, Selasa (17/8/2021).
Sementara Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Samarinda, Yohanes Richardo Nanga Wara mengatakan, refleksi kemerdekaan pada HUT RI ke-76 ini sebetulnya dianggap sudah menang dari kolonialisme, tapi pada kenyataannya kemerdekaan masih berada dalam penjajahan. Hanya yang membedakan adalah masyarakat Indonesia dijajah oleh bangsanya sendiri, dijajah elit pemerintah.
Menurutnya, dalam situasi pandemi ini yang seharusnya pemerintah fokuskan adalah untuk menyelesaikan kasus pandemi. Tapi ternyata dalam rentetan itu tindakan negara justru memanfaatkan momen, misalkan ada anggaran yang ditutupi, seperti bantuan sosial (bansos), bahkan ada beberapa daerah yang mengorupsi dana bansos dari pusat dan tidak tranparansi terhadap masyarakat. Belum lagi tindakan kebijakan itu banyak yang merugikan masyarakat kecil, contohnya pedagang UMKM.
“Artinya paling tidak kan pemerintah mengeluarkan aturan, konsisten dalam menjalankan aturan. Mulai dari PSBB , karantina, hingga kebijakan PPKM darurat, bahkan hingga PPKM level 4 sekarang ini,” terangnya.
Pihaknya juga menyoroti pelaksanaan kebijakan pemerintah yang justru tidak menggunakan cara-cara yang humanis. Tapi malah menggunakan cara yang intimidasi, cara yang merugikan masyarakat.
“Kita bertanya, kemerdekaan itu milik siapa hari ini? Ataukah kemerdekaan itu lahir dari segelintir orang, yaitu elit pemerintah,” ucap ketua GMNI Samarinda itu kepada awak media.
Menurutnya, masyarakat sampai hari ini secara substansi belum merasakan merdeka. Karena merdeka, berarti semua orang dapat hidup sejahtera. Tapi faktanya sampai hari ini masih ada penindasan, kemiskinan, kelaparan, pendidikan juga masih mahal dari segi ekonomi tidak sejahtera, masyarakat, hingga sektor buruh yang banyak yang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Dalam lingkungan lebih parah lagi , Kaltim dikuasai oleh industri ekstraktif, pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit, lubang tambang dimana-mana, jadi justru lingkungan kita juga mengalami kehancuran, ataukah kemerdekaan itu dibajak oleh oligarki atau penguasa hari ini di saat pandemi.,”ucapnya
Karena itu, lanjut Richardo, pemerintah harus segera melindungi hak dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya, mensejahterakan tentunya kesejahteraan itu perlu dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat tanpa perbedaan ras dan sebagainya.
“Harapan kita ya pemerintah harus bersih dari korupsi kemudian Pemerintah fokus urus pandemi bukan malah urusin pemilu 2024 mendatang yang masih jauh. Pemerintah harus menjamin tidak ada kerusakan lingkungan, harus menjamin hak buruh, menjamin kwalitas pelayanan yang baik, menjamin pendidikan agar mudah diakses oleh setiap orang, jangan sampai Pemerintah mengkomersialkan pendidikan,”pungkasnya
Ketua GMNI Cabang Samarinda itu berharap agar melalui tema yang diangkat di HUT kemerdekaan ini yakni “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh” agar jangan hanya sekedar dijadikan slogan bombastis yang omong kosong. Karena menurutnya masyarakat berulang kali masyarakat selalu d bohongi oleh pemerintah.
“Harapan kita Pemerintah jangan bohongi rakyat. merdeka harus 100 persen, Indonesia yang sejahtera atau Indonesia bersih dari oligarki, Indonesia yang bersih dari korupsi,” tegasnya. (*)
Editor : Raymond
