Halokaltim.com – Aliansi Front Marhaenis Samarinda yang terdiri dari DPC GMNI Samarinda, GPM Samarinda, PA GMNI Samarinda, DPD GMNI Kaltim, PA GMNI Kaltim berikan respon keras terhadap Walikota Samarinda. Yakni, penertiban kawasan tepian terkait kerumunan untuk menghindari bahaya Covid-19.
Penertiban itu melalui diedarnya surat Satgas Penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Samarinda.
“Instruksi Ketua Satgas Kota Samarinda Nomor : 360/1880/300.07 tentang Pengendalian Penyebaran Covid-19 Dalam Adaptasi Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Kota Samarinda bagian Ketiga yang berisi tentang, bersama TNI-POLRI melakukan kembali pembukaan tempat kegiatan/aktivitas masyarakat dimaksud diatas setelah mendapatkan persetujuan Ketua Satgas Covid-19 Kota Samarinda dengan pertimbangan bahwa pemilik/pengelola kegiatan/aktivitas masyarakat tersebut telah menyatakan kesanggupan mematuhi disiplin protokol kesehatan,” demikian surat tersebut tertulis.
Ketua DPC GMNI Samarinda, Yohanes Richardo Nanga Wara mengatakan, hal tersebut mestinya punya pertimbangan penting sebab satu sisi perlu pertimbangkan terkait nasib 130 pedagang kaki lima (PKL) yang dihantui ekonomi biaya kehidupan kesehariannya. Apabila Pedagang bersedia mematuhi dan memenuhi syarat dan ketentuan pemerintah untuk mengurangi luasan jualan, menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH), tidak berjualan di atas taman, menjaga protokol kesehatan (prokes), menjaga kebersihan, membatasi waktu berjualan, dan lain-lain, sebaiknya beri kesempatan untuk berjualan sambil dievaluasi pelaksanaannya.
“Kebijakan Walikota Samarinda mestinya tidak boleh memberikan dampak buruk bagi pedagang kaki lima yang berjualan di Tepian. Karena dengan digantungkan bahkan ditutupi tanpa pertimbangkan berbagai dampak ironi bagi rakyat sama halnya mematikan nasib pedagang yang semakin terpuruk. Kalau pun dibuka nantinya Pemkot Samarinda harus menyediakan fasilitas lahan kantong parkir yang baik dan tertata rapi, saran bisa di Jalan Semeru dan Merapi,” ucap Richardo mewakili front Marhaenis kepada awak media, Kamis (3/6/21).
Padahal, lanjutnya, visi Andi Harun selaku Walikota Samarinda ialah “Samarinda Kota Peradaban”. Maka seharusnya pemerintah Walikota Samarinda punya strategi yang baik terkait penataan ruang tata Kota Samarinda. Sebab, terlalu egois jika yang ditutupi hanya PKL di Tepian, karena beberapa titik lainnya masih dibuka.
“Kota peradaban, mestinya nasib rakyat kecil diperhatikan, termasuk membuat pilu dan terpuruknya nasib PKL. Kenapa hanya di kawasan Tepian saja yang ditertibkan, padahal beberapa titik-titik kumpul lainnya masih dibuka,” tukas Richardo dengan nada bertanya.
Di akhir dirinya menegaskan, kepada Walikota Samarinda jika tidak segera bertanggung jawab terhadap nasib PKL yang berjualan, maka bersama rekan-rekannya akan melakukan aksi untuk menuntut hak rakyat.
“Jika dibiarkan tanpa kembali ditinjau kebijakan yang prematur tersebut, maka kita akan melakukan aksi untuk menuntut hak PKL yang dirampas. Sebab, yang dirasakan oleh PKL pastinya sangat menderita, karena dari berdagang itulah mereka mendapatkan mata pencaharian sehari-harinya,” tegasnya.
“Harus tunaikan janji saat kampanye Pemilu yang telah berlalu,” lanjut Richardo. (*)
Editor : Raymond Chouda
