Halokaltim, Kukar – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara memastikan program alokasi anggaran Rp50 juta per rukun tetangga (RT) berjalan penuh selama lima tahun terakhir. Meski demikian, masih ditemukan sejumlah kendala, terutama terkait keterlambatan laporan pertanggungjawaban (SPJ).
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan hambatan utama terjadi karena belum sinkronnya komunikasi antara pemerintah desa dengan pengurus RT. Kondisi ini kerap membuat pencairan dana tahap berikutnya ikut tertunda.
“Realisasi anggaran 100 persen, tidak ada masalah. Hanya saja masih ada miskomunikasi, sehingga banyak terjadi keterlambatan peng-SPJ-an. Dampaknya, realisasi juga ikut terlambat,” ujar Arianto, pada Rabu, 3 September 2025.
Ia menambahkan, ke depan pihaknya akan memperkuat sinkronisasi antara pemerintah desa selaku penyalur dana dan pengurus RT yang menjadi pelaksana kegiatan. Dengan begitu, proses pencairan bisa berjalan lebih cepat dan tepat waktu.
“Ketika dana sudah siap, langsung dilaksanakan, di-SPJ-kan, lalu bisa mencairkan dana-dana berikutnya. Itu yang terus kami dorong,” kata Arianto.
Selain itu, DPMD Kukar juga tetap memberikan pendampingan intensif kepada pengurus RT agar lebih memahami penyusunan laporan keuangan. Arianto menyebut tantangan terbesar ada pada jumlah RT di Kukar yang mencapai lebih dari 3.000 dengan sumber daya manusia (SDM) yang beragam.
“Memang tidak mudah untuk mendampingi 3.000 lebih RT, dengan kapasitas SDM berbeda-beda, ditambah karakteristik penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan masing-masing. Itu yang terus kami pantau agar sinkronisasi bisa berjalan baik,” tutup Arianto. (*adv/diskominfokukar)
