Halokaltim, Kukar – Dunia pendidikan di Kutai Kartanegara kembali tercoreng. Kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang. Sejumlah santri laki-laki diduga menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan seorang tenaga pengajar.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, turun langsung menelusuri kasus tersebut dengan menemui para korban di Mal Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) Kukar, Jumat, 15 Agustus 2025. Rendi hadir bersama anggota DPRD Kukar, Akbar Haka dan Rahmat Darmawan, didampingi Plt Kepala DP3A Kukar, serta kuasa hukum dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim.
Menurut Rendi, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di ponpes yang sama. Pada 2021 lalu, kasus serupa pernah mencuat namun terhenti karena minimnya saksi dan bukti. Ironisnya, salah satu korban pada kasus lama kini justru menjadi pelaku.
“Yang kami dengar, korbannya bukan hanya tujuh orang tapi bertambah, pelakunya pun bukan satu orang. Ini bukan kejadian pertama. Yang dulu korban, sekarang menjadi pelaku. Ini efek bom waktu yang tidak bisa dibiarkan,” ungkap Rendi.
Pemkab Kukar telah memberikan pendampingan psikologis bagi para korban serta bantuan hukum bagi orang tua yang melapor. Kasus ini kini ditangani Polres Kukar, dan pelaku utama sudah diamankan. Rendi berharap pelaku lainnya segera ditangkap, mengingat masih ada ratusan santri yang tinggal di ponpes tersebut.
“Ini menjadi perhatian kita. Kita akan pantau agar pelaku diadili dan pondok ditindak tegas, jika terbukti ada keterlibatan yayasan,” tegasnya.
Rendi meminta organisasi perangkat daerah terkait, Komisi IV DPRD Kukar, dan Kementerian Agama untuk segera duduk bersama. Tujuannya, mengambil keputusan dan memastikan adanya sanksi tegas kepada ponpes. Ia bahkan mendukung opsi penutupan.
“Penutupan ponpes itu wewenang Kemenag. Melalui RDP, kami akan mempertimbangkan langkah ini. Tidak ada cara lain selain ditutup. Kami mendukung penutupan,” tutupnya. (*adv/diskominfokukar)
