Halokaltim, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan terjadinya defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada 2025. Hal ini disebabkan penundaan sebagian dana transfer dari pemerintah pusat pada semester pertama tahun ini.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan bahwa dana transfer tahap pertama dari pemerintah pusat hanya sebesar Rp1,5 triliun dari total Rp3 triliun. Kekurangan itu terjadi imbas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.
“Dana itu tidak hilang, hanya ditunda pencairannya. Rencananya akan direalisasikan pada 2026,” terang Aulia.
Menurutnya, kondisi ini membuat Pemkab Kukar melakukan rasionalisasi anggaran. Penyesuaian dilakukan pada belanja yang bisa ditunda, tanpa mengganggu kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami pastikan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tetap terjaga. Yang kami kurangi adalah pengadaan barang dan jasa yang sifatnya masih bisa ditunda,” ucapnya.
Bupati menambahkan, kegiatan yang sudah berjalan dan berkontrak di lapangan akan tetap dilanjutkan. Rasionalisasi hanya menyasar kegiatan yang belum berjalan atau belum memiliki kontrak.
“Kami punya rambu-rambu. Kalau belum berjalan dan belum berkontrak, itu yang akan kita rasionalisasi,” pungkasnya. (*adv/diskominfokukar)
