Halokaltim, SAMARINDA – Temuan praktik pengoplosan beras oleh lebih dari 200 merek di Indonesia, termasuk yang beredar di Kalimantan Timur, menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan DPRD Kaltim. Kasus ini dinilai bukan hanya persoalan etik dagang, tetapi ancaman langsung terhadap hak konsumen dan stabilitas pangan di daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi dalam distribusi pangan menjadi akar persoalan. Ia menegaskan perlunya reformasi sistem pengawasan dari hulu hingga ke hilir.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan sidak insidental. Harus ada sistem pengawasan terpadu dan berkelanjutan,” ujar Firnadi, Jumat (1/8/2025).
Firnadi mengusulkan pembentukan Tim Pengawasan Terpadu lintas sektor, yang melibatkan pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan elemen masyarakat sipil. Ia juga mendesak adanya audit menyeluruh terhadap rantai pasok beras, mulai dari proses produksi hingga pelabelan dan distribusi.
“Kita perlu tahu dari mana beras itu berasal, bagaimana dikemas, dan apakah sesuai standar mutu. Jangan sampai konsumen jadi korban dari permainan harga dan kualitas,” tegasnya.
Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan praktik pengoplosan beras bisa menyebabkan selisih harga hingga Rp 3.000 per kilogram. Jika terus berlangsung, potensi kerugian negara bisa mencapai Rp 1.000 triliun dalam satu dekade.
Di Kalimantan Timur, lonjakan harga beras premium dan keluhan masyarakat mulai terasa, terutama di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda. Firnadi menilai, kondisi ini harus segera direspons dengan langkah konkret oleh pemerintah daerah.
“Kita harus pastikan masyarakat tahu cara membedakan beras asli dan oplosan. Ini bukan sekadar soal harga, tapi menyangkut kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kaltim, lanjut Firnadi, tengah menyusun rekomendasi regulatif untuk memperketat standar kemasan, pelabelan, dan distribusi beras. Ia juga membuka kemungkinan mendorong lahirnya peraturan daerah khusus terkait perlindungan konsumen pangan.
“Kalau perlu, kita buat perda khusus untuk mengatur perlindungan konsumen dalam hal pangan, terutama beras,” tutupnya. (adv dprd kaltim)
