Halokaltim, Kutim – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, giatkan sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) dengan tema pembahasan “Prioritas Kebijakan Publik”, di lingkungan Yos Sudarso I, Gang Mujur Jaya, Sangatta Utara, Minggu (29/6/2025).
Dalam kegiatan tersebut, dia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memahami kebijakan publik, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kepentingan mereka.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis saat ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah. “Melalui kegiatan ini, kita ingin menyampaikan informasi yang utuh kepada masyarakat mengenai arah kebijakan pemerintah, dan bagaimana pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal (daerah),” ucap Agus Aras.
Sesuai tema, salah satu kebijakan publik yang menjadi prioritas saat ini yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah. Program ini menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi dan membangun generasi masa depan yang sehat dan cerdas.
Tak hanya kebijakan dari pemerintah pusat yang jadi prioritas, di Kaltim pun saat ini memiliki program kebijakan yang juga menjadi fokus pemerintah provinsi, seperti pendidikan gratis melalui program Gratispool. Menurutnya, program itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah.
Untuk itu, kehadiran pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat juga tak luput dari sorotannya, yakni; BBM bersubsidi, layanan kesehatan, dan pendidikan yang merata.
Ia menilai, kebijakan yang dirancang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. “Kebijakan dalam dunia pendidikan seperti bantuan operasional sekolah, beasiswa, hingga penguatan kurikulum lokal, semua ini sangat strategis untuk membangun SDM daerah,” tuturnya.
Ditegaskannya, masyarakat tidak boleh pasif terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Partisipasi aktif, baik dalam bentuk pengawasan maupun masukan, akan membuat implementasi kebijakan menjadi lebih terarah.
“Masyarakat harus memahami bahwa kebijakan ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik rakyat. Partisipasi aktif dari warga sangat dibutuhkan agar implementasinya tepat sasaran,” tandasnya.(*Adv/DPRDKaltim)
