Soroti Pemerataan Pendidikan di Daerah Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Kementerian Pendidikan

Halokaltim, Jakarta – Kunjungi Kementerian Pendidikan, Komisi IV DPRD Kaltim menekankan pentingnya perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, terutama di Kalimantan Timur (Kaltim) yang kini berperan sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV H. Baba, dan disambut oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemendikdasmen, Vivi Andriyani, dan jajaran kementerian di Jakarta, Rabu (21/5).
Turut hadir Wakil Ketua Komisi IV Andi Satya Adi Saputra, Sekretaris Komisi IV Darlis Pattaloni, anggota Fadly Imawan, serta perwakilan Dinas Pendidikan Balikpapan, Tutanto.
Dalam pertemuan tersebut, Baba mengkritik belum meratanya implementasi program pendidikan gratis yang telah dijanjikan. “Kaltim memang punya APBD besar, Rp 21 triliun di 2025, tapi kenyataannya program pendidikan gratis belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Ini menjadi keprihatinan kita bersama,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa sebagai daerah yang dipersiapkan untuk menopang IKN, Kalimantan Timur seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan nasional. “Tanpa pemerataan pendidikan, kita bisa tertinggal. Padahal pendidikan itu adalah kunci kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat. Kita tidak boleh membiarkan daerah penyangga IKN justru menjadi daerah yang tertinggal,” tegas Baba.
Menanggapi hal ini, Vivi Andriyani menyampaikan bahwa kebijakan pendidikan nasional untuk 2025-2029 akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, sebagaimana tertuang dalam RPJMN. Ia menjelaskan, “Kami akan memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, khususnya di wilayah 3T dan daerah rawan bencana,” ujarnya.
Vivi juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah untuk pendidikan. “APBD wajib mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan. Tapi harus dipastikan, apakah anggaran itu benar-benar digunakan untuk program prioritas pendidikan?” ujarnya.
Pertemuan ditutup dengan optimisme dari DPRD Kaltim. “Kami berharap pemerintah pusat benar-benar hadir untuk pendidikan di Kalimantan Timur. Pendidikan adalah fondasi masa depan, dan Kaltim harus dipersiapkan untuk menyongsong peran strategisnya sebagai penyokong IKN,” pungkas Baba. (adv dprd kaltim)