Halokaltim, Kutai Kartanegara – Para demonstran yang menggencarkan aksi unjuk rasa di depan Pintu masuk PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Kecamatan Muara Badak, dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian, Rabu (12/2/2025).
Berdasarkan rekaman video yang beredar, nampak mobil water canon bertegangan tinggi disemprotkan ke arah massa aksi dari Aliansi Peduli Nelayan Kerang Dara Kecamatan Muara Badak. Sebelum menyemprotkan water canon, aparat membuka paksa gerbang yang ditutup dengan gurinda.
Mitra Setiawan, humas aliansi, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan buntut dari dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS). Adapun akibat dari pencemaran lingkungan tersebut berdampak pada pelaku budidaya kerang dara di Muara Badak yang mengalami gagal panen.
“Penyebabnya pencemaran lingkungan yaitu limbah dari aktivitas pengeboran RIG GWDC di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Sanga-sanga. Terdapat 299 nelayan yang gagal panen,” jelas Mitra seperti dilansir dari Klik Kaltim.
Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, mengaku bahwasanya pembubaran secara paksa disebabkan aksi mereka sudah dilakukan hingga pukul 18.00 Wita. Tercatat massa aksi sudah menggelar demonstrasi sejak 8 hari lamanya. Sementara itu, hasil mediasi PT PHSS menunggu hasil laboratorium air yang sedang dilakukan.
Aparat kepolisian sebelumnya telah meminta para demonstran untuk bubar. Polisi menilai aksi ini mampu menimbulkan konflik besar karena mengganggu ketertiban umum. “Setelah persuasif dilakukan tapi tidak ada titik temu. Kami lakukan tindakan represif yang tegas dan terukur,” ucap AKBP Alex dalam siaran persnya.
10 Demonstran Diamankan Aparat Kepolisian
Buntut dari aksi tersebut, sebanyak 10 orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi, kini diamankan oleh pihak kepolisian. Aksi massa berakhir ricuh usai polisi membubarkan paksa para demonstran.
Semula jumlah pendemo yang ditangkap berjumlah 7 orang, namun jumlah itu bertambah pasca 3 orang kordinator lapangan massa aksi juga turut diangkut saat hendak kabur. Mereka diamankan di jalan poros menuju Anggana Kutai Kartanegara.
“Diamankan karena dugaan provokator. Karena mereka gelar aksi hingga pukul 18.00 Wita. Mereka sampai sekarang statusnya masih saksi. Dimintai keterangan saja dulu dan diamankan di Mapolres,” ucap AKBP Alex kepada wartawan Klik Kaltim.
Dikatakannya bahwa alasan diamankan 10 orang demonstran, guna menjaga kondusivitas dan keamanan semata, dan bukan membela perusahaan.
Kapolres mengaku, sudah sejak 8 hari lalu mereka diberikan edukasi terkait tatacara melakukan demonstrasi. Polisi juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dimana tetap tunduk dan patuh terhadap regulasi.
Aturan unjuk rasa juga tertuang dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 dan Keputusan Polri Nomor 7 Tahun 2012. Didalam pasal 9 ayat 2 huruf (a) diterangkan Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat terbuka untuk umum kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan obyek vital nasional
Kemudian, Pasal 15 Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11.
“Sanksinya 5 Tahun 6 Bulan penjara untuk kekerasan terhadap orang/barang. Sedangkan kurungan selama 5 hingga 12 Tahun penjara jika mengakibatkan luka atau kematian. Tapi ini masih berprosea semua yah belum ada merujuk pada penyelidikan masih klarifikasi,” tuturnya.
Polisi meminta agar warga Muara Badak menghargai proses tuntutan mereka melalui Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini pihak pemerintah menjamin proses tuntutan mereka sedang ditindaklanjuti.
“Biarlah mekanisme itu berjalan. Jangan di-framing polisi bela perusahaan. Selama 8 hari mereka demo. Upaya persuasif intens dilakukan. Memberikan pembinaan. Termasuk menyampaikan aturan,” pungkasnya.
