Opini oleh : Kasmiah (Pemerhati Sosial Masyarakat Kaltim)
Halokaltim, Nusantara – Juru kampanye Greenpeace Indonesia, Rio Rompes, mendesak pemerintah menghentikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk sementara, tepatnya di kilometer (km) 38 arah IKN samboja atau rute samboja – sepaku, yang kondisi jalannya tengah mengalami keretakan (terbelah dua).
Dalam setahun ini kata Rio sudah empat kali IKN mengalami banjir, sementara pada 2023 terjadi sebanyak tiga kali. Frekuensi banjir terus meningkat sejak IKN di bangun dalam 3 tahun belakangan ini. Dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syarat pembangunan yang kuat.
Tutupan hutan alami sudah tidak ada di area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sudah di ganti jadi lokasi Hutan Tanaman Industri (HTI). “Hutan alami di buka jadi HTI, meskipun tidak sama dengan hutan alam, ini sangat berdampak pada lingkungan,” cetus Rio.
Dengan terjadinya insiden jalan terbelah pada jalur Samboja – Sepaku, sangat jelas terlihat pemerintah serampangan dalam pembangunan infrastruktur tanpa dukungan masterplan atau rencana induk yang betul-betul memenuhi persyaratan sosial dan lingkungan.
Pembangunan IKN yang terus menerus mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan masyarakat, namun demi memuluskan kepentingan kapitalis, proyek IKN terus di lanjutkan walaupun daerah penyangga di sekitarnya terjadi banjir, dan yang terbaru di jalur Samboja – Sepaku terbelah dan longsor.
Pemerintah lebih mementingkan para kapitalis daripada masyarakat yang hidup di sekitar IKN, masyarakat jadi kesulitan mengatur kebutuhannya. Jadi bukan solusi apabila hanya bangunan yang di hentikan tapi sistem kapitalis sekulernya yang harus dihentikan dan diganti dengan sistem yang berasal dari aturan pencipta.
Pembangunan dalam sistem kapitalis sekuler sangat jelas berbeda dengan pembangunan dalam sistem syariat islam maupun agama lain yang diakui di Indonesia. Tujuan pembangunan infrastruktur adalah untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi penguasa dan pengusaha.
Ketika keberadaan sebuah infrastruktur di pandang tidak membawa maslahat, maka pembangunan tidak di lakukan. Demikian halnya jika pembangunan pemindahan IKN itu akan merampas ruang hidup rakyat, menggunduli hutan dan membuat masyarakat sulit melewati jalan.
Sepanjang peradaban islam, pemimpin melakukan pembanguan aneka infrastruktur seperti pemukiman rakyat, istana negara, masjid, taman , taman, jembatan, sekolah dan rumah sakit, Namun semuanya untuk kemaslahatan rakyat sehingga hasilnya adalah kesejahteraan bukan ketertindasan.
