Halokaltim, Sangatta — Pemkot Bontang diminta intens berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Timur terkait pemanfaatan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI). Koordinasi ini diperlukan supaya kuota pelatihan dengan sertifikasi rutin digelar BLKI.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Bontang Agus Haris saat menyikapi persoalan pengangguran di Bontang yang tertinggi di Kaltim. Agus Haris menilai salah satu penyebab utama dari tingginya tingkat pengangguran di kota industri tersebut adalah lemahnya komunikasi antara perusahaan dan pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait peluang kerja.
“Dari hasil kajian kami, masalah utamanya adalah komunikasi yang tidak efektif antara perusahaan dan pengambil kebijakan, sehingga informasi terkait kebutuhan tenaga kerja tidak tersampaikan dengan baik,” ujarnya, Minggu (25/8/2024).
Hal ini pun dinilai AH sapaan akrabnya berdampak langsung pada banyaknya pencari kerja, khususnya mereka yang belum memiliki sertifikat atau pengalaman kerja, yang kesulitan mengakses informasi pekerjaan yang sesuai. Meski setiap tahun Bontang membutuhkan banyak tenaga kerja, peluang yang ada tidak dimanfaatkan dengan optimal oleh warga lokal.
Ia pun mendesak pemerintah untuk mengambil peran lebih aktif dalam memperbaiki situasi ini, melalui peningkatan komunikasi antara pemerintah kota dan perusahaan serta penyediaan anggaran untuk membantu calon pekerja yang membutuhkan sertifikasi dan pelatihan agar lebih siap bersaing di dunia kerja.
“Pemerintah perlu terlibat lebih dalam memfasilitasi kebutuhan pasar kerja. Kami juga akan mengalokasikan anggaran untuk membantu mereka yang belum memiliki sertifikasi dan pengalaman,” tambahnya.
Selain itu, Agus juga menyoroti peran vital Badan Latihan Kerja Industri (BLKI) yang beroperasi di Kota Bontang. Saat ini, BLKI masih berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang seharusnya bisa dikelola oleh Pemkot Bontang untuk menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
“Kami akan mengajukan permohonan kepada Pemprov agar pengelolaan BLKI bisa dialihkan ke pemerintah kota. Dengan begitu, pelatihan yang diberikan bisa lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan industri di Bontang,” jelasnya.
AH mencontohkan kebutuhan tenaga kerja di sektor keamanan yang membutuhkan sertifikasi dan pengalaman sebagai syarat. Menurutnya, pelatihan yang diberikan oleh BLKI harus sesuai dengan permintaan pasar agar pencari kerja di Bontang memiliki daya saing yang lebih baik. Dengan langkah-langkah strategis ini, Agus berharap pengangguran di Bontang dapat ditekan secara signifikan. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga pelatihan kerja untuk menciptakan ekosistem tenaga kerja yang lebih produktif dan inklusif.
“Harapan kami, peluang kerja di Bontang bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang baru memasuki dunia kerja. Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa membangun iklim kerja yang lebih dinamis dan mampu menekan angka pengangguran,” tutupnya.
