Halokaltim, Kutai Timur – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jimmi mendorong percepatan penyerapan anggaran pembangunan di sisa waktu ini. Harapan ini disampaikan bukan tanpa alasan. Ya, semua ini menjadi urgensi untuk peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat.
Menurutnya, akselerasi dalam realisasi anggaran sangat diperlukan, agar dampak positifnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Kutai Timur.
“Kita ingin memaksimalkan penyerapan anggaran itu. Tentu ada contoh, misalnya menitipkan dana sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) ke penyertaan modal,” ungkapnya. (6/11/2024).
Dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, Ketua DPRD Kutim menyampaikan bahwa hingga triwulan ketiga tahun ini, penyerapan anggaran masih belum mencapai target yang diharapkan. Menurutnya, hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada tertundanya beberapa proyek strategis yang sudah direncanakan. Apalagi tujuannya untuk menunjang kebutuhan masyarakat.
“Memang masalahnya itu apa? Prognosisnya kan sudah mulai kita pertanyakan, terkait dengan evaluasi penyerapan anggaran,” ungkapnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, penyerapan anggaran yang efektif tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan publik. Tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal. Dengan terealisasinya proyek-proyek pembangunan, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari peningkatan fasilitas dan infrastruktur yang ada.
“Maka dari itu DPRD berperan untuk mengatur skema peluang, bagaimana bisa memaksimalkan pemanfaatan APBD. Salah satunya bisa dititipkan di bank daerah seperti Bank Kaltimtara,” jelasnya.
Namun demikian dirinya tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Mengingat penyerapan anggaran dengan skema penyertaan modal masih menjadi opsi yang perlu dibahas dan dikoordinasikan.
“Tetap bergantung bagaimana regulasinya nanti. Kan perda kita ada terkait penyertaan modal itu berakhir di tahun ini. Jadi, kita harus bikin perda yang baru lagi,” tutupnya.
