Halokaltim – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Koordinasidi untuk membahas rencana dan kegiatan penyediaan dana untuk penanganan dampak inflasi akibat kenaikan BBM di Ruang Tempudau Sekkab, Selasa (21/9/2022).
Dalam kegiatan ini, rapat dihadiri langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang, serta Asisten Ekbang Kutim Zubair, dan Kepala Bappeda Noviari Noor.
Rapat juga diikuti Kadis Pertanian Dyah Ratnaningrum, Kadis Perindag Zaini, Ka. Badan Kesbangpol Basuni, Kadis Perkim Ahmad lip Makruf, Kasat Intel Polres Kutim Amiruddin, Kabbag Perekonomian Setkab Kutim Abas, Plt. Kadis Perhubungan Joko Suripto dan perwakilan Perangkat Daerah (PD) lainnya.
Berdasarkan penerimaan Dana Transfer Umum (DTU) Kutim dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.1,615 triliunan maka dua persen alokasi anggaran tersebut yakni sebesar Rp.32 milyar akan dibagi kebeberapa perangkat daerah.
Sejumlah perangkat daerah yang mengampu kegiatan penanggulangan inflasi daerah yaitu Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disnaker, Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan.
Ardiansyah mengimbau agar dinas-dinas terkait selalu memonitor perkembangan harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Selain itu dirinya ingin agar masyarakat difasilitasi untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan memberikan bibit-bibit seperti cabe, sayuran dan lainnya.
“Hal ini salah satu intervensi agar bisa menjaga kebutuhan pangan dalam kestabilan inflasi,” ujar Ardiansyah.
Dirinya juga meminta agar memaksimalkan potensi-potensi daerah yang dimiliki serta berkoordinasi dengan semua stakeholder termasuk dengan lembaga vertikal seperti Polres yang memiliki Satgas Ketahanan Pangan untuk mencari solusi sebagai bentuk pengendalian inflasi daerah.
“Presiden sangat memberikan perhatian supaya daerah berinovasi agar bantuan dan subsidi dapat menahan laju inflasi dan rapat TPID ini harus terus dilakukan secara berkala,” ucapnya. (*)
