Halokaltim – Saling berhadapan antara pemerintah dan para demonstran di depan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Timur (Kutim), dalam menyampaikan pernyataan, baik tuntutan,saran, atau pendapat, menghiasi tegang suasana unjuk rasa tentang penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Senin (5/9/2022).
Diwartakan sebelumnya, aksi itu dilakukan oleh gabungan mahasiswa dari sejumlah organisasi kemahasiswaan di Kutim. Antara lain PMII, GMNI, HMI dan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari beberapa Perguruan tinggi, seperti STAIS, STIENUS, dan STIPER, serta kelompok mahasiswa lainnya yang hadir.
Korlap aksi dan beberapa perwakilan mahasiswa, silih berganti menyampaikan orasi sembari menyampaikan tuntutan yang digagasnya. Terutama, menolak kenaikan BBM bersubsidi, dan persoalan kelangkaan BBM di Kutai Timur, serta menuntut pemda mengawal kebijakan BBM bersubsidi tepat sasaran.
Sebagaimana kelangkaan BBM di Kutim hingga saat ini belum ada solusi konkret.
“Kelangkaan saja itu belum selesai, kemudian ditambah lagi dengan harga BBM yang dinaikkan. Saya rasa kenaikan BBM skala nasional ini tidak perlu lagi saya jelaskan,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dari organisasi HMI.
“Buat bapak ada dua hal yang menjadi masalah lokal. Kalo masalah umum, saya harap kita sama-sama mendeklarasikan disini bahwa daerah itu menolak, menolak keras! dan harus menolak keras,” lanjutnya.
Mendengar langsung tuntutan itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman meminta waktu beberapa menit kepada para demonstran, untuk melakukan rapat komunikasi bersama Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dalam memberi jawaban dari tuntutan tersebut.
Selang beberapa waktu, Bupati bersama forkopimda keluar dan menyampaikan, pemerintah hingga saat ini hanya bisa terus mengikuti perkembangan dari pusat sembari berkomunikasi dengan pihak pertamina. Disebutkannya bahwa pemerintah daerah tidak memiliki andil dalam penentuan naik turunnya harga BBM.
“Dalam hal ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Timur hanya terus mengikuti perkembangan dan terus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga Kutai Timur sendiri. Terkait dengan tuntutan saudara, kelangkaan BBM sampai hari ini kita terus berkomunikasi dengan pihak Pertamina melalui Dinas Perdagangan,” ujar Bupati.
Tidak puas dengan penyampaian Bupati Kutim, para mahasiswa pun terus mendesak pemerintah untuk memberikan jawaban dengan setuju serta merta ikut mendeklarasikan penolakan kenaikan harga BBM bersama masyarakat Kutim.
Akhirnya untuk kedua kalinya, pihak Bupati kembali berkomunikasi dengan Forkopimda. Kemudian setelah beberapa saat keluar dan menyampaikan bahwa pihak pemerintah siap memfasilitasi tuntutan para mahasiswa kepada pemerintah pusat.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, setuju untuk memfasilitasi tuntutan gabungan organisasi mahasiswa tersebut kepada Bapak Presiden Republik IndonesiaIndonesia,” ungkap Ardiansyah.
Masih dengan perasaan tidak puas dengan jawaban pemerintah yang hanya bersedia memfasilitasi, para gabungan mahasiswa pun tetap bertahan sembari melanjutkan aksinya di depan kantor Bupati Kutim, meski akhirnya harus pulang dengan rasa kecewa. (*)
