Halokaltim – Untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi, dukungan semua pihak terkait dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Senin (29/8/2022) digelar Stakeholders Meeting Program HIV/AIDS, dibuka oleh Wakil Bupati Kasmidi Bulang, yang juga selaku Ketua Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupuaten Kutim, di Hotel Royal Victoria, Sangatta.
Turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Kutim Siti Robiah, Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr Bahrani, Direktur RSUD Kudungga dr Yuwana Sri Kurniawati, Camat Sangatta Utara Hasdiah, Camat Sangatta Selatan Vita Nur Hasanah, Sekretaris KPAD Kabupaten Kutim Harmadji Partodarsono dan jajarannya serta perwakilan perangkat daerah terkait lainnya.
Ketua pelaksana kegiatan yang juga adalah Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Timur (Kaltim), Asmuran Gautama mengatakan, PKBI lahir dilatarbelakangi oleh keprihatinan para pendiri PKBI, yang terdiri dari sekelompok tokoh masyarakat dan ahli kesehatan terhadap berbagai masalah kependudukan dan tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Pada era 1950-an gagasan tentang Keluarga Berencana (KB) menghadapi tantangan berat.
“Sehingga perjuangan ini, tanpa henti kita upayakan untuk bergerak memperjuangkan isu-isu kesehatan reproduksi termasuk HIV/AIDS,” ungkapnya.
Dikatakan, PKBI mendapatkan amanah untuk terlibat berkontribusi dalam upaya penanggulangan HIV AIDS di Kalimantan Timur. Wilayah yang menjadi intervensi PKBI Kaltim, dalam upaya penanggulangan HIVD/AIDS ada di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur, Kutai kartanegara dan Kota Balikpapan.
“Untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, akan kami mulai pada tahun 2022 ini.,” terangnya.
Untuk wilayah kabupaten Kutai Timur, sambung Asmuran, data dari KPAD Kabupaten Kutai Timur, akumulasi temuan kasus HIV AIDS sejak 2016 sampai dengan di tahun sekarang itu ada berjumlah 821 kasus HIV/AIDS. Yakni akumulasinya mulai dari 2006 hingga 2019. Ditambah lagi, baru melewati masa pandemi covid-19, bukan berarti tidak ada tambahan kasus-kasus baru.
“Kalau kita lihat berdasarkan data kasus temuan untuk kasus-kasus yang ada di kabupaten/kota Kalimantan Timur maka Kabupaten Kutai Timur secara data itu masuk ke urutan 4 besar jumlah kasus. Karena Pemkab Kutim, Dinkes, KPAD dan organisasi lainnya terus bekerja untuk melakukan sosialisasi dan edukasi maka dari itu ada penemuan kasus. Artinya telah bekerja keras dalam upaya penanggunglangan HIV/AIDS di Kabupaten Kutim,” tuturnya.
Dengan situasi yang demikian, maka program tahun 2022 PKBI Kaltim, mendapatkan amanah untuk melakukan intervensi di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena, lanjut Asmuran, kehadiran PKBI di Kutai Timur untuk memperkuat upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut.
“Ini menjadi bagian kerja bersama kita menuju target pencapaian pada tahun 2030 yaitu Three Zero. Dan kita ketahui juga, bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS dari sektor pelayanan kesehatan ini menjadi target standar pelayanan minimal. Sehingga, juga akan memungkinkan Kembali, bahwa temuan-temuan kasus baru untuk HIV/AIDS untuk kalangan masyarakat yang lebih luas akan semakin banyak ditemukan, utamanya pada mereka yang berada di lingkungan keluarga yaitu ibu rumah tangga,” imbuhnya.
Kegiatan tersebut dihadiri, sebanyak 23 orang yang mewakili dinas atau lembaga terkait dalam penanggulangan HIV di Kabupaten Kutai Timur. Dengan rangkaian acara, diskusi dan menghadirkan narasumber dari KPAD Kabupaten Kutai Timur, fasilitator dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga (RSUD) Kudungga Sangatta. (*)
