JAKARTA – Pemerintah sudah menetapkan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur. Banyak hal yang harus diantisipasi setelah pemindahan pusat pemerintahan Indonesia itu nantinya.
Pasalnya akan ada jutaan migrasi penduduk baik yang secara langsung dimobilisasi oleh pemerintah seperti untuk ASN dan TNI Polri, juga dipastikan penduduk Kaltim akan terus bertambah dari berbagai wilayah di Indonesia. Seperti kata pepatah, “ada gula ada semut”.
Mengantisipasi melewatinya jumlah penduduk dalam beberapa tahun mendatang, Kaltim mengusulkan sejumlah program kepada pemerintah pusat.
Usulan ini pun mendapat dukungan seluruh provinsi yang akan menjadi tetangga ibu kota negara yang baru.
“Usulan kami meliputi pengembangan food estate berbasis korporasi petani untuk pemenuhan produk-produk hasil tanaman pangan di wilayah Pulau Kalimantan yang diyakini dapat mendukung kebutuhan pangan di IKN,” kata Gubernur Kaltim H Isran Noor pada Musrenbang Regional se-Kalimantan 2022, di Sari Pan Pasific Hotel Jakarta, Kamis 19 Mei 2022.
Usulan lainnya adalah memperkuat cadangan panganmelalui pengembangan lumbungpangan di luar Jawa.
“Mendukung itu, Kaltim menyiapkan lahan dan pupuk serta benih. Pusat yang membantu alokasi dana dan pembangunan infrastrukturnya,” usul Isran.
Bukan hanya soal pangan, Kaltim juga mengusulkan penyederhanaan regulasi investasi di sektor industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata.
Termasuk pelaksanaan Pekan Festival Wisata Bahari Pulau Kalimantan. Program tersebut, sebagai wujud mendukung terhadap pemindahan IKN.
Kemudian, pengembangan optimalisasi kawasan ekonomi khusus di wilayah Kalimantan, terutama KEK Maloy. Sehingga dapat memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Usulan Kaltim, pelaksanaan KEK Maloy bisa dilaksanakan.
“Tak hanya program itu saja, dukungan pembangunan infrastruktur dari pusat juga diperlukan dalam menunjang IKN adalah penyelesaian Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan-PPU semakin mudah, khususnya akses ke IKN,” jelasnya.
Selain itu, penanganan ruas jalan nasional yang lama, dari Samarinda-Balikpapan juga bisa didukung. Karena, ketika ada jalan tol, jalan tersebut kurang terpelihara.
Bahkan, infrastruktur jalan dari Lempake Samarinda, Sambera, Marangkayu, Santan Bontang. Kemudian, Tenggarong, Barong Tongkok, Mentiwai, Ujoh Bilang, Long Bangun dan Long Pahangai menjadi usulan Kaltim.
“Termasuk BTS se-Kalimantan juga kita usulkan dapat terkoneksi secara menyeluruh. Sehingga turut mendukung pengembangan komunikasi seluruh daerah. Khususnya memenuhi kebutuhan di Paser, Mahulu dan Berau yang merupakan wilayah 3T,” jelasnya.
Sementara Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin menjelaskan, karena IKN sudah ditetapkan di Kaltim. Maka, Pemprov juga mengusulkan sarana prasarana kereta api yang dapat terkoneksi ke seluruh Kalimantan.
“Itu yang juga menjadi usulan kita, agar menjadi prioritas nasional. Sedangkan mendukung pelaksanaan tersebut, Kaltim sudah menyiapkan kajian feasibility study (FS), Amdal dan DED. semoga pusat dapat menyetujui,” jelasnya.(jay/sul/ky/adpimprov kaltim)
