Halokaltim.com – Keberadaan Bankaltimtara sebagai salah satu penopang perekonomian daerah di Kalimantan Timur mempunyai peran strategis di masyarakat. Dalam pengembangan bisnisnya, perusahaan daerah ini membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD Kaltim. Terutama dalam hal penyertaan modal. Mengingat sumbangsih bank yang dulu bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim ini cukup banyak bagi Kaltim.
Diketahui, saat ini Bankaltimtara menyuguhkan penghasilan asli daerah (PAD) bagi Pemprov Kaltim sebesar Rp 2 triliun. Itu didapat berdasarkan saham 51 persen yang dimiliki Pemprov Kaltim di Bankaltimtara.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang menjelaskan, berdasarkan pembagian keuntungan atau deviden yang sudah dikembalikan ke kas, angka tersebut terbilang menguntungkan. Artinya, modal dan deviden sama besar.
Veridiana menerangkan, pada rapat umum pemegang saham (RUPS) tahun lalu, telah diputuskan Bankaltimtara meminta penambahan penyertaan modal kepada Pemprov Kaltim. Dia menyebut, seharusnya Pemprov Kaltim punya modal 51 persen lebih besar dari kabupaten/kota. Nah, 51 persen itu nilainya Rp 5 triliun.
“Namun karena ada relaksasi sampai 2023, maka Pemprov Kaltim hanya dibebankan Rp 3 triliun,” jelas Veridiana.
Dia mengakui, saat ini ada kekurangan lebih Rp 600 miliar. Sehingga Bankaltimtara ingin mengajukan lagi penyertaan modal kepada Pemprov Kaltim. Harapannya pada 2021 ini sekitar Rp 300 miliar atau separuhnya masuk.
“Sehingga pada 2023 tidak terlampau berat untuk memasukkan sisanya,” jelas Veridiana.
Selain itu, sebagai wakil rakyat, Veridiana meminta Bankaltimtara menjalankan regulasi keuangan. Maksudnya, harus bertindak tegas mengeksekusi sesuai aturan apabila terjadi kredit macet yang benar-benar tak bias ditoleransi.
“Sebab ini uang rakyat yang dititipkan di Bankaltimtara,” pungkas Veridiana. (god)
Penulis : Hadid
