Halokaltim.com – Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Istana Kepresidenan di ibu kota negara akan dilakukan Presiden Joko Widodo April 2021 ini. Tepatnya di puncak bukit Sepaku, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Rencana itu disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, melalui akun resmi instagram staf khusus presiden bidang komunikasi, @jubir_presidenri. Dia menyatakan, informasi itu berdasarkan jadwal oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.
“Kalau kami dapatkan informasi dari Menteri Bappenas, beliau dalam rapat bersama Presiden mengatakan tahun ini direncakan peletakkan batu pertama Istana Presiden di Bukit Sepaku, Penajam, Kalimatan Timur,” kata Fadjroel dalam acara tanya jawab dengan netizen yang disiarkan langsung melalui instagram, Jumat (05/03/2021).
Fadjroel mengungkapkan sampai saat ini sebagaimana progres itu di tujukan kepada kegiatan berbeda, yang ditujukan pada rapat terbatas presiden Jokowi perihal penyelesaian regulasi terkait dengan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru itu, dimana rapat tersebut telah berlangsung sekitar dua minggu lalu.
Terkait hal itu, Jubir presiden RI., Fadjroel Rachman menyimpulkan, bahwa ada beberapa poin yang harus ditekan kan dalam penyelesaian tersebut.
“Sekarang penekanannya berada pada 3 persoalan terkait penyelesaian regulasi Ibu Kota kita yang baru ini, antara lain ialah, 1. Rancangan undang-undang Ibu Kota Negara, yang akan di selesaikan bersama dengan DPR. Kemudian yang ke 2. terkait dengan tata ruang, dan yang ke 3 adalah semacam keputusan presiden,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, DPD Tahun 2019 menyampaikan izin kepada semua pihak untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Jokowi mengatakan, beban Jakarta dan Pulau Jawa sudah terlalu berat.
Sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi, Bappenas merilis 4 alasan yang mendasari dipindahnya Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Di antaranya, penduduk Jawa yang terlalu padat, kontribusi ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), krisis ketersediaan air, dan konversi lahan di Jawa mendominasi. (*)
Penulis : Andika Putra Jaya
