Halokaltim.com – DPRD Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat hearing bersama Pemkab Kutim, kepolisian, kejaksaan, dan ormas penggiat anti korupsi, di Sekretariat DPRD Kutim, beberapa waktu lalu. Pembahasan hearing bertepatan dengan kejadian besar yang baru saja terjadi di Kutim, bahwa adanya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua pimpinan lembaga eksekutif dan legislatif di Kutim, beserta tiga kepala dinas dan dua kontraktor rekanan. Hal itu menjadi peringatan penting bagi Kutim menyeluruh.
Ormas Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Kutim, yang turut hadir dalam hearing tersebut, menunjukkan sikap responsif terhadap isu OTT KPK yang baru-baru terjadi tersebut. Meskipun ormas tersebut terbilang masih baru, namun tidak kalah cepat dalam menggiring pembahasan anti korupsi di Kutim agar tak terulang.
Asisten III Setkab Kutim sekaligus Plh Kepala BPKAD Kutim, Yulianti berharap, ke depannya di Kutai Timur tidak ada lagi korupsi. Saat ini Pemkab akan lebih berhati-hati dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran.
“Jadi kita sekarang sudah lakukan transparansi semuanya. Saya selaku Plh Kepala BPKAD Kutim baru melakukan pembenahan administrasinya. Kami akan mengedepankan transparansi antara DPRD dan pemerintah untuk bersinergi untuk pekerjaan kita. Tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada yang dijual dan tidak ada yang lainnya, pokoknya ke depannya kita mau yang lebih baik seperti beberapa tahun yang lalu,” ungkap perempuan yang karib disapa Yuli itu.
Yuli juga berjanji, bahwa Pemkab Kutim akan mengembalikan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tupoksi masing-masing. Tidak boleh lagi ada OPD yang mengerjakan proyek yang di luar kewenangannya.
“Seperti contohnya, misalnya pengerjaan jalan tidak boleh dikerjakan Bapenda ataupun misal BPKAD. Anggaran itu kami kembalikan ke posnya masing-masing lah seperti itu,” ucap dia.
Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada masyarakat dan pihak yang hadir atas kepeduliannya. Karena harapannya sama semua, yaitu untuk Kutim yang lebih baik lagi.
“Kami berkewajiban untuk memfasilitasi pihak yang ingin bertemu, yaitu pemerintah, kepolisian dan kejaksaan. Kami berterimakasih karena masukannya bagus, untuk Kutai Timur yang lebih baik lagi. Intinya seperti itu,” ucap Arfan. (adv)
Penulis : Raymond Chouda
