Halokaltim.com – DPRD Kutai Timur (Kutim) sempat menggelar rapat dengar pendapat atau hearing yang memfasilitasi keluhan masyarakat desa dari Kecamatan Kaliorang, Kutim, Kaltim, belum lama ini, tentang corporate social responsibility (CSR) PT Indexim Coalindo. Tapi pihak manajemen PT Indexim tak menghadiri rapat tersebut.
Perusahaan pemegang izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) seluas 25.000 hektare di wilayah Kaliorang tersebut, dikeluhkan karena dianggap tidak transparan dan komunikatif dalam pelaksanaan CSR di desa-desa di Kaliorang. Bahkan, Indexim juga dinyatakan tak pernah lagi menyampaikan laporan CSR kepada Forum CSR Pemkab Kutim
Masyarakat yang kecewa sempat membuat gerakan aksi massa bertajuk “konsolidasi akbar masyarakat Kaliorang, menagih janji PT Indexim Coalindo”, beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi B DPRD Kutim, Faizal Rachman menyatakan, berdasarkan laporan masyarakat, Indexim melakukan pengelolaan CSR dengan tak terbuka. Pihak desa berharap adanya koordinasi yang jelas mengenai peruntukkan CSR agar bisa masuk perencanaan pembangunan desa maupun kecamatan.
“Dengan harapan pelaksanaan CSR perusahaan terhadap masyarakat bisa lebih terarah dan tidak tumpang tindih dengan program pembangunan pemerintah. Ini kami akan melakukan lagi rapat hearing di Kecamatan Kaliorang di wilayah kerja perusahaan tersebut,” ungkap Faizal.
Diketahui, rapat hearing yang dimaksud telah dijadwalkan beberapa waktu lalu. Akan dihadiri lima perwakilan desa di Kaliorang yang mengeluhkan persoalan CSR tersebut.
“Kemarin mereka mengaku lagi ada cuti sehingga tidak bisa hadir hearing di DPRD Kutim. Kami meminta jadwalkan ulang di kecamatan saja,” terang politisi PDI Perjuangan itu.
Menurut Faizal, CSR adalah kewajiban sosial pihak perusahaan kepada masyarakat. Meskipun belum ada sanksi hukum bila tak merealisasikan dengan baik, tapi setidaknya harus serius. Sebab, jangan sampai hanya mengeruk sumber daya alam saja tanpa ada perhatian sosial bagi masyarakat sekitar yang terdampak atas kegiatan pertambangan.
“Kita sudah ada perda CSR, harusnya CSR perusahaan juga rajin dilaporkan ke Pemkab Kutim melalui Forum CSR di Setkab Kutim. Indexim itu terakhir melapor hanya pada 2016, setelah itu tak ada lagi laporan sehingga pemerintah dan DPRD setempat maupun masyarakat tidak tahu apa-apa. Jadi tiga tahun mereka belum melapor, seharusnya paling tidak setahun sekali,” ungkap Faizal.
Dia mengaku, menurut keterangan Manager Komitmen Development PT Indexim, bahwa pihak perusahaan dengan izin PKP2B hanya wajib melapor ke pemerintah pusat. Padahal, areal terdampak adalah di wilayah perusahaan itu beroperasi, yaitu di Kaliorang dan Kutim secara umumnya.
“Jadi kami harap pelaksanaan CSR bisa berjalan dengan terarah dan terencana sesuai kebutuhan warga setempat. Seperti Musrenbang, sebelum dikerjakan program harus direncanakan dulu dengan menyusunnya agar sesuai dengan kebutuhan. CSR bila terencana dan terkoordibasi, maka akan berdampak baik dan tepat guna terhadap perkembangan daerah,” ungkap Faizal.
Apalagi, lanjutnya, selama ini perekrutan tenaga kerja Indexim kebanyakan dari luar Kutim. Tenaga lokal kurang terakomodir.
“Makanya kami mau cek,” ucap Faizal.
Sementara itu, Kepala Desa Bukit Makmur, Bernadus Biro mengaku, sebenarnya masalah CSR Indexim itu harus lebih dikomunikasikan, karena dirinya sendiri tidak mengetahui jelas bagaimana pelaksanaannya. Sebab Indexim memang ada memberikan bantuan tiap tahun, seperti membangun jalan, lahan kuburan, perbaikan jalan tani, hingga jembatan.
“Tapi kami tak tahu itu dari CSR atau bukan. Kami maunya terprogram. Dia (Indexim) tiba-tiba datang membangun. Kami maunya seperti Musrenbang. Jadi kami bisa membagi apa saja pembangunan yang diperlukan,” papar Bernadus.
Dia mengaku, sebelumnya pihaknya sempat meminta agar guru honor di Desa Bukit Makmur bisa dibantu. Tapi pihak Indexim menyatakan bantuan seperti itu tidak masuk program perusahaan sehingga tidak bisa direalisasikan.
“Saya tidak bilang bahwa mereka tidak bantu. Tapi kami hanya mau bantuan itu terarah dengan program terencana,” tegas Bernadus. (adv)
Editor : Raymond Chouda
