Halokaltim.com – Tahun ini merupakan awal pemerintahan kepala daerah yang baru di Kutai Timur. Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang melanjutkan kepempinan bupati dan wakil bupati Kutim sebelumnya dengan mengusung jargon “menata kembali Kutai Timur untuk semua”.
Menurut Anggota DPRD Kutim Yulianus Palangiran, Kutim sudah pernah mengalami defisit di pemerintahan sebelumnya. Sehingga dirinya berharap, pada pemerintahan yang baru ini hal tersebut tidak lagi terulang.
Menurut dia, defisit tersebut sebelumnya terjadi karena tiap tahun pemerintah pusat melakukan pemotongan anggaran yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH). Karena itu, untuk mengantisipasi agar tidak lagi terjadi defisit, maka pemerintah dan DPRD Kutim dalam APBD selanjutnya tidak lagi menganggarkan maksimal pendapatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang dana bagi hasil.
“Jadi kita ada kehati-hatian untuk anggaran tahun depan, tidak akan dianggarankan sesuai PMK lagi. Makanya, APBD yang kami bahas untuk tahun depan telah dipatok. Jadi ada cadangan, yang jika dipenuhi, maka dana itu masuk di APBD-perubahan,” jelas Yulianus beberapa waktu lalu.
Yulianus mengakui, ada yang aneh dalam PMK pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti contohnya, untuk tahun anggaran 2018, sebelumnya sudah masuk di KUA PPAS senilai Rp3,3 triliun. Namun, tiba-tiba turun PMK baru, memotong anggaran sekitar Rp700 miliar. Akibatnya, KUA PPAS tahun anggaran 2018 itu, langsung dipotong, dan hanya disepakati Rp2,5 triliun.
“Jadi APBD ini tinggal akan dibahas berapa untuk anggaran belanja langsung dan tidak langsung. Soal besarannya, tidak akan berubah lagi,” katanya.
Belajar dari pengalaman daerah lain, dimana banyak daerah yang tidak mengandalkan APBD dari dana bagi hasil, DPRD Kutim juga ingin hal yang sama. Kutim ingin meningkatkan porsi APBD yang berasal dari Pendapatn Asli Daerah.
“Kita selama ini terlena dengan DBH. Setelah dipotong, kita defisit. Karena itu, agar tidak terjadi masalah ini terus menerus, maka kita ingin meningkatkan PAD. Kini kami di DPRD, sedang membahas beberapa perda yang bisa menghasilkan PAD. Kami berharap, dalam tahun ini, perda-perda ini bisa diselesaikan,” katanya. (adv)
Editor : Raymond
