Halokaltim.com – Debat publik calon bupati dan wakil bupati Kutai Timur (Kutim) telah usai digelar di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Rabu (28/10/20) malam. Dalam debat bertemakan “peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyelesaian persoalan daerah” itu, salah satu yang dikupas adalah tentang angka kemiskinan.
“Indikator orang miskin itu, bukan orang mati kelaparan. Tapi indikator orang miskin itu, orang tidak punya pekerjaan. Bertambahnya penduduk miskin di Kutim karena kemarin punya pekerjaan, hari ini jadi pengangguran karena PHK (pemutusan hubungan kerja). Bertambahnya orang miskin di Kutim karena kemarin punya penghasilan, hari ini tidak punya penghasilan karena defisit dan tidak bisa berjualan, tidak laku,” lelaki pemilik nama lengkap H Mahyunadi SE MSi itu.
Dalam keterangan persnya, Calon Bupati nomor urut 1, Mahyunadi memaparkan, pada 2018 angka kemiskinan Kutim mencapai 33.024 orang. Angka tersebut naik sebesar 2.286 orang, menjadi 35.310 orang pada 2019. Jika dipresentasikan, angka kemiskinan di Kutim meningkat 0,26 persen. Dari 9,22 persen pada 2018 menjadi 9,48 persen pada 2019.
Makanya, Mahyunadi yang berpasangan dengan H Lulu Kinsu akan mencarikan dengan segala usaha. Salah satunya akan menekan perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Sekaligus kami akan memberikan bantuan-bantuan usaha kepada para UMKM (usaha mikro kecil menengah), kepada masyarakat yang membutuhkan modal,” tegasnya.
Bahkan menurut Mahyunadi, tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) atau honorer di Kutim, dengan gaji yang jauh di bawah standar, bisa dikategorikan sebagai orang miskin. Itulah mengapa, gaji TK2D di Kutim harus ditingkatkan, minimal setara upah minimum kabupaten (UMK).
“Kalau saat ini menurut ukuran saya, dengan gaji di bawah Rp 1 juta, TK2D tergolong orang miskin. Oleh karena itulah, (TK2D) ini harus disejahterakan semua dengan anggaran kami (pemerintah),” tegas Mahyunadi.
Senada, Kinsu mengatakan, dengan gaji TK2D saat ini menurut pandangannya, sangat tidak layak. Sehingga harus diorganisir dengan baik, sehingga semakin sejahtera.
“Perlu kami sampaikan bahwa TK2D ini memang tidak terorganisir dengan baik. Sehingga, tingkat kemiskinan pun ikut dari TK2D tersebut,” tambahnya.
Mahyunadi-Kinsu menyatakan, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan berbasis elektronik, pihakny sudah menyiapkan beberapa program. Salah satu yang paling utama adalah peningkatan kesejahteraan tenaga honorer melalui pengupahan UMK.
Selain itu, Mahyunadi-Kinsu juga telah menyiapkan program khusus untuk menekan angka kemiskinan. Yang mana, tujuannya adalah menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengembangkan UMKM, koperasi, agribisnis, dan agroindustri.
Pertama, Mahyunadi-Kinsu akan memberikan program kemudahan kredit modal usaha UMKM dan pengembangan koperasi bagi masyarakat Kutim. Program itu disiapkan untuk menciptakan wirausaha baru guna menekan angka kemiskinan.
Kemudian memberikan bantuan saprodi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Lalu, peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
Mahyunadi-Kinsu juga mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di semua industri (pertambangan, migas, CPO dan turunannya), pengembangan pariwisata dan budaya lokal, serta mengembangkan program desa mandiri dan sejahtera. (*)
Editor : Raymond Chouda
