Halokaltim.com – Persoalan enklave Taman Nasional Kutai (TNK) belum juga tuntas hingga saat ini. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dan kepala daerah terpilih ke depan.
Tokoh masyarakat Kecamatan Sangatta Selatan yang juga Kepala Adat Besar Dayak Kutim, Indrah Bengeh pun menyampaikan harapan. Mendorong percepatan enklave agar dapat dinikmati oleh masyarakat Kutim.
“Enklave TNK harus segera diselesaikan. Saya yakin bahwa pasangan Mahyunadi-Kinsu dapat menuntaskannya,” kata Indrah saat dialog dan silaturahmi antara masyarakat dengan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutim, H Mahyunadi SE MSi dan H Lulu Kinsu belum lama ini.
Pasangan calon kepala daerah nomor urut 1, Mahyunadi-Kinsu, mengakupaham betul persoalan tersebut.
“Hal paling utama yang berulang kali disampaikan masyarakat Kecamatan Sangatta Selatan setiap kali saya bertandang ke situ, ialah masalah enklave TNK yang hingga dengan saat ini tidak kunjung diselesaikan Pemkab Kutim,” kata Mahyunadi.
Alasan masyarakat Sangatta Selatan berharap adanya kejelasan enklave TNK, lanjut Mahyunadi, karena mereka juga ingin menikmati pembangunan yang maksimal dari Pemkab Kutim. Mulai dari pelayanan air bersih, listrik, infrastruktur jalan, kesehatan, hingga pendidikan.
“Hal itu tentunya wajar saya kira. Mengingat Sangatta Selatan adalah salah satu kecamatan tertua yang ada di Kutim. Sangatta Selatan adalah desa dan kecamatan paling awal sebelum berdirinya Kutim,” katanya.
Lelaki yang juga ketua DPRD Kutim periode 2014-2019 itu menegaskan, dia bersama H Kinsu akan berjuang sekuat tenaga untuk mempercepat enklave TNK tersebut. Tujuannya agar masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen sertifikat tanahnya. Setelah itu, baru akan diusulkan lagi tambahan enklave TNK.
“Kami siap berjuang sekuat tenaga untuk menyelesaikan proses enklave TNK. Kami akan menuntaskan masalah itu bagaimanapun caranya. Itu menjadi janji dan ikhtiar kami. Namun itu semua baru akan dapat kami capai dan wujudkan bila Mahyunadi-Kinsu terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutim,” jelasnya.
Salah satu program prioritas Mahyunadi-Kinsu adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan proporsional. Di mana, enklave TNK merupakan salah satu cara untuk mendorong pemerataan pembangunan di Kutim. Sehingga masyarakat juga bisa merasakan pembangunan.
Bukan tanpa sebab Mahyunadi-Kinsu bisa merealisasikan ikhtiar tersebut. Sinergitas antara DPRD Kutim, Pemprov Kaltim, hingga pemerintah pusat dijanjikannya akan terjalin jika pasangan nomor urut satu ini terpilih memimpin Kutim. Hal itu diakui Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi.
Hadi merupakan ketua DPW Partai Gelora Kaltim, salah satu partai politik (parpol) yang mengusung Mahyunadi-Kinsu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutim.
“Insya Allah pasangan Mahyunadi-Kinsu adalah pilihan tepat bagi masyarakat Kutim. Saya percaya, jika keduanya memimpin Kutim, akan terjadi sinergitas antara Pemprov Kaltim dengan Pemkab Kutim dalam membangun Benua Etam. Itulah mengapa, Partai Gelora mendukung penuh Mahyunadi-Kinsu,” tegas Hadi.
Pun demikian, Gubernur Kaltim Isran Noor yang merupakan ketua DPW Nasdem Kaltim. Di mana, Nasdem menjadi salah satu partai pengusung Mahyunadi-Kinsu. Di pemerintah pusat, partai politik (parpol) pemenang pemilu juga mengusung pasangan ini lewat rekomendasi partainya.
Mahyunadi-Kinsu diusung koalisi partai politik (parpol) besar yang terdiri dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), serta Partai Amanat Nasional (PAN). Juga didukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Sedangkan di DPRD Kutim, Mahyunadi-Kinsu didukung mayoritas anggota dewan dengan total dukungan 23 kursi.
“Tentu dengan dukungan semua stakeholders, upaya untuk mempercepat enklave TNK bisa berjalan dengan baik,” tambah H Kinsu. (*)
Editor : Raymond Chouda
