Kutai Timur Berbenah, Pemkab Rapat Evaluasi 9 Jam : Target Lunasi Utang Rp 177 M, Tak Prioritas Dihapus

Halokaltim.com – Plt Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang memimpin rapat evaluasi bersama jajaran pejabat seluruh OPD Pemkab Kutim, di Kantor Bupati Kutim, Kamis (16/7/20) pukul 09.00-18.30 Wita. Hal itu dalam rangka membenahi semua hal di pemerintahan, terutama dalam pengaturan keuangan dalam belanja kegiatan di tiap OPD.

Kasmidi Bulang mengatakan, tujuan rapat evaluasi ini untuk mengetahui seberapa besar serapan anggaran di APBD Kutim, dan seberapa potensial pendapatan yang bisa dicapai dari program kegiatan hingga akhir tahun 2020. Di mana diketahui, Kutim juga mendapat rasionalisasi anggaran sebesar 50 persen oleh pemerintah pusat yang membuat beberapa program dari APBD Kutim 2020 jadi tertunda.

“Bahwa, buat apa ada program tapi tak bisa membayar. Makanya kami maraton rapat sampai malam. Kami mau lihat sampai Desember nanti berapa jumlah uang di Kutim. Paling tidak kita hindari defisit,” ungkap Kasmidi kepada halokaltim.com dan sejumlah awak media, didampingi Asisten III Setkab Kutim Yulianti dan Asisten II Setkab Suroto.

“Kita prioritaskan bayar gaji honor yang sempat tertunda beberapa bulan. Baik itu pegawai atau doja, maupun rohaniawan, juga TK2D, maupun RT,” lanjut Kasmidi.

Dia menegaskan, Pemkab Kutim akan memprioritaskan pelunasan utang kepada pihak ketiga di Kutim. Pihaknya akan menghitung jumlah keseluruhan utang lebih rinci, kemudian akan membayar program prioritas yang sudah jalan.

“Kami tidak janji pasti lunas langsung tahun ini, tapi kami tetap usaha. Saat ini tercatat utang Pemkab Kutim ada Rp 177 miliar. Bahkan ada juga ternyata ditemukan utang tahun 2016 sebesar Rp 2 juta, itu tercecer oleh petugas, tapi tercatat, sehingga juga akan dibayar,” beber Kasmidi.

Dia mengakui, jumlah piutang pemkab yang terbesar ada pada tahun anggaran 2019, itu karena kegiatannya murni.

“Itu padahal mau dibayar tahun ini, tapi karena ada covid, jadinya tertunda. Dari Kementerian juga jadi prioritas kami untuk penggunaan dana covid. Kita harus realistis. Kita diwajibkan kementerian untuk memangkas sesuai keperluan, kalau tidak kita yang akan dipangkas,” ulas Kasmidi.

“Hari ini kami hati-hati bener. Kita tak mau buat program kalau tak ada uangnya. Mendingan kami berani menghapus (program kegiatan) dari pada berani menghutang. Itu (utang) terjadi karena kita buat program terus,” lanjutnya.

“Saya senang bayar utang, itu lebih baik,” timpal Kasmidi lagi. (ash)